Aset BUMN Disulap Jadi Hunian Rakyat, Pemerintah Percepat Realisasi

JAKARTA – Pemerintah mempercepat pemanfaatan aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang belum produktif untuk penyediaan hunian masyarakat berpenghasilan rendah, melalui kolaborasi lintas lembaga yang difokuskan pada penataan kawasan perkotaan dan optimalisasi lahan strategis.

Langkah ini menjadi tindak lanjut arahan Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto guna mempercepat penyediaan hunian layak, aman, dan terjangkau bagi masyarakat. Program tersebut dibahas dalam rapat koordinasi antara Badan Pengelola (BP) BUMN dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di Jakarta pada Kamis (02/04/2026).

Kepala BP BUMN, Dony Oskaria, menegaskan bahwa pemanfaatan aset negara menjadi kunci dalam mendukung program perumahan rakyat. “Karena BUMN memang milik rakyat, aset-asetnya yang belum termanfaatkan dapat dioptimalkan untuk dinikmati masyarakat,” ujarnya, sebagaimana dilansir Rri, Kamis (02/04/2026).

Rapat tersebut turut dihadiri Menteri PKP Maruarar Sirait, Kepala Staf Kepresidenan, Muhammad Qodari, serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti. Sejumlah pimpinan BUMN dari sektor terkait juga dilibatkan dalam pembahasan untuk memastikan kesiapan implementasi program.

Dalam hasil rapat, pemerintah mengidentifikasi potensi pemanfaatan lahan milik PT Angkasa Pura Indonesia dan PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang selama ini belum dimaksimalkan. Lahan tersebut direncanakan untuk dikembangkan menjadi kawasan hunian bagi masyarakat.

Dony menyebutkan, inventarisasi aset BUMN akan terus dilakukan guna memperluas cakupan program perumahan. “Masih banyak aset yang akan kami identifikasi,” ujarnya. “Ini bentuk dukungan BUMN terhadap program Presiden, dan kami berharap pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik.”

Selain optimalisasi aset, pemerintah juga tengah menyiapkan penataan kawasan permukiman di bantaran rel kereta api di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Penataan ini diharapkan dapat menciptakan hunian yang lebih tertib dan layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah.

Menteri PKP, Maruarar Sirait, menegaskan percepatan program dilakukan melalui sinergi dengan berbagai BUMN. “Kami mendapat dukungan yang sangat cepat dari Kepala BP BUMN serta Direktur Utama PT KAI dan PT Angkasa Pura,” ujarnya.

Ia juga mengapresiasi keterlibatan BUMN dalam mendukung program strategis pemerintah. “Ini menunjukkan komitmen bersama untuk segera menghadirkan hunian yang layak bagi masyarakat,” ujarnya.

Pemerintah berharap optimalisasi aset BUMN tidak hanya mempercepat penyediaan perumahan, tetapi juga mendorong penataan kota yang lebih terencana serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. []

Penulis: Ryan Suryadi | Penyunting: Redaksi01