Backlog Tinggi, Pemerintah Siapkan Rusun untuk Kelas Menengah
JAKARTA – Pemerintah mulai menyusun regulasi baru untuk penyediaan rumah susun (rusun) bagi masyarakat kelas menengah sebagai respons atas tingginya angka backlog perumahan nasional yang masih mencapai 13 persen. Kebijakan ini disiapkan melalui kolaborasi lintas sektor, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), guna memperluas akses hunian layak di kawasan perkotaan padat.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia (PKP RI) Maruarar Sirait menyampaikan, penyusunan aturan tersebut ditargetkan mulai dibahas dalam waktu dekat dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
“Kemudian juga kita akan beranjak untuk bisa bersinergi dengan BUMN untuk menyiapkan perumahan tentunya sifatnya ke atas ya, rusun Pak Dony, untuk kelas menengah tanggung,” kata Ara saat jumpa pers di Kantor Badan Pengelola (BP) BUMN, Jakarta Pusat, sebagaimana diberitakan Tribunnews, Rabu (01/04/2026).
Ara menambahkan, pemerintah juga meminta Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menyiapkan basis data masyarakat yang masuk kategori kelas menengah, sebagai landasan penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
“Jadi kita juga tahu kelas menengah juga banyak yang memerlukan ya Bu, tolong dipersiapkan aturannya mungkin yang istilahnya menengah tanggung,” ucap dia.
Ia menjelaskan, rusun untuk segmen tersebut akan dirancang berbeda dibandingkan hunian subsidi yang telah ada, baik dari sisi desain, lokasi, maupun karakteristik penghuni yang memiliki kemampuan ekonomi berbeda.
“Jadi dia tidak di bawah tapi dia menengah tanggung dan itu juga tentu punya kemampuan ekonomi yang berbeda, mungkin selera desain yang berbeda, dan lokasi yang berbeda. Jadi kita juga akan menyiapkan itu,” kata dia.
“Mudah-mudahan tiga minggu lagi tim kerjanya akan mempresentasikan kepada Pak Dony, kepada Pak Qodari, dan Ibu Kepala BPS ya kita bisa ketemu,” tandas dia.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan, tantangan kepemilikan rumah masih cukup besar secara nasional. Berdasarkan data, sekitar 13 persen masyarakat Indonesia belum memiliki rumah pribadi, dengan angka tertinggi berada di Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta.
“Secara nasional backlog atau jumlah persentase penduduk yang tidak memiliki rumah adalah 13 persen, itu yang paling tinggi kalau kita bandingkan antar provinsi adalah DKI Jakarta yang backlog ketidakpemilikan perumahannya itu mencapai 40,59 persen,” kata Amalia.
Ia merinci, kondisi paling mencolok terjadi di wilayah Jakarta Pusat, di mana lebih dari separuh rumah tangga belum memiliki hunian sendiri.
“Di mana di Jakarta Pusat ini 55,83 persen dari rumah tangga di Kota Jakarta Pusat tidak memiliki rumah dengan status milik sendiri, atau dengan kata lain sekitar 146.729 rumah tangga,” jelasnya.
Sebagai langkah konkret, pemerintah juga mempercepat pembangunan rusun di sejumlah titik strategis, termasuk kawasan Senen dan Tanah Abang, Jakarta Pusat, yang masing-masing ditargetkan rampung pada 15 Juni 2026.
“Kita nggak bicara mulainya, kita bicara selesainya. Selesainya tanggal 15 Juni di tanah di Senen, di Kramat, itu tanahnya Angkasa Pura, tanggal 15 Juni. Jadi saya bicaranya ada 300 unit,” kata Ara.
Untuk proyek di Tanah Abang, pemerintah menargetkan pembangunan 500 unit rusun dengan dukungan lahan dari PT Kereta Api Indonesia (KAI).
“Tadi atas arahan Pak Dony (Kepala BP BUMN) dengan sangat cepat, Pak Dirut Kereta Api juga nanti ada di Tanah Abang ya Pak Dirut ya? Izin ya, ada 500 unit yang selesai juga 15 Juni 2026. Ini betul ya Pak Dirut ya? Gitu ya,” ucap Ara.
Meski demikian, pemerintah belum merinci skema kepemilikan rusun tersebut, apakah berbentuk sewa atau hak milik. Namun, pembangunan ini dipastikan untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang belum memiliki hunian layak di tengah tingginya tekanan kebutuhan perumahan di perkotaan. []
Penulis: Rizki Sandi Saputra | Penyunting: Redaksi01
