Komisi III DPRD Kota Probolinggo Pertanyakan Jumlah Proyek Insfrastruktur Tahun 2026
Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Probolinggo, Dasno ketika Rapat Kerja LKPJ bersama Dinas PUPR-PKP Kota Probolinggo, Rabu (1/4/2026). (Foto: Rachmat Effendi)
PROBOLINGGO, PRUDENSI.COM-Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Probolinggo mencermati kinerja dan melakukan pengawasan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) termasuk yang menjadi sorotan adalah Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR-PKP) Kota Probolinggo, saat rapat kerja (Raker) sebagai Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) pada Rabu (1/4/2026).
Anggota Komisi III Dasno dalam kesempatan tersebut menanyakan jumlah secara keseluruhan proyek infrastruktur pada tahun anggaran 2026.
Dasno juga meminta Dinas PUPR-PKP untuk bersungguh-sungguh dalam mengerjakan proyek infrastruktur utamanya proyek pembangunan maupun pelebaran jalan di Kota Probolinggo karena menyangkut kepentingan masyarakat.
“Dalam setiap Reses yang paling banyak mendapatkan pertanyaan dari warga adalah permohonan pembangunan infrastruktur jalan, saya minta Dinas PUPR-PKP harus ada skala prioritas,”pinta Dasno ketika Raker LKPJ, Rabu (1/4/2026) di ruang Komisi III.
Ia juga menyinggung terkait minimnya realisasi aspirasi masyarakat dalam Musrenbang, faktanya tidak semua keinginan masyarakat dapat dipenuhi.
“Dalam Musrenbang itu kan banyak permohonan pembangunan infrastruktur jalan, tapi kenapa hanya sekian persen yang dipenuhi, padahal Musrenbang itu kan mekanisme yang sah dalam menyampaikan aspirasi, apa kira-kira kendalanya,”tanya pria yang juga politisi PKS ini.
Dirinya meminta pada tahun anggaran 2026 ini Dinas PUPR-PKP untuk lebih banyak melaksanakan pembangunan infrastruktur jalan, lebih baik anggarannya ditambah.
Menanggapi hal itu, Kadis PUPR-PKP Kota Probolinggo, Setiorini Sayekti menjelaskan, Dinas PUPR-PKP akan bekerja serta melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur jika anggarannya tersedia cukup.
“Kementerian PU saat ini banyak melakukan pemangkasan anggaran, akibatnya tidak semua perencanaan bisa terlaksana, namun biasanya secara bertahap pelaksanaannya,”ungkap Setiorini Sayekti.(rac)
