Bukan Rusun, Warga Bantaran Rel Senen Dapat Rumah Tapak
JAKARTA – Pemerintah mempercepat realisasi relokasi warga bantaran rel di kawasan Senen, Jakarta Pusat, dengan menyiapkan 324 unit rumah tapak di atas lahan milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang ditargetkan rampung pada pertengahan Juni 2026.
Program yang digagas Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) ini menjadi langkah konkret penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sekaligus menata kawasan rel yang selama ini dinilai rawan dan tidak layak huni.
Hunian tersebut akan dibangun di atas lahan milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan PT Angkasa Pura Indonesia (Persero) dengan luas sekitar 5.600 meter persegi. Total 324 unit rumah akan disiapkan, terdiri dari 172 unit di bagian belakang dan 152 unit di area depan.
Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan percepatan pembangunan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden saat meninjau langsung lokasi. “Malam ini saya bersama Kepala Badan Pengelola (BP) Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Pak Dony Oskaria, meninjau langsung kesiapan pembangunan hunian relokasi bagi warga bantaran rel di kawasan Senen, Jakarta Pusat,” tulis Maruarar, sebagaimana dilansir Kompas, Senin, (06/04/2026).
Ia juga mengapresiasi progres pembangunan yang dinilai berjalan cepat sejak tahap perencanaan hingga eksekusi di lapangan. “Saya senang melihat progres yang sangat cepat. Kemarin kami rapat, hari ini proses sudah berjalan. Clearing lahan sudah dimulai, tim sudah bekerja, dan rencana pembangunan juga sudah jelas,” ujarnya.
Berbeda dengan pola hunian vertikal seperti rumah susun, konsep yang diterapkan pada proyek ini adalah rumah tapak berdesain minimalis. Setiap unit memiliki ukuran 4,5 meter x 4,5 meter dengan fasilitas dasar berupa ruang terbuka (plong), dua tempat tidur, lemari pakaian, serta kipas angin.
Selain itu, setiap rumah akan dilengkapi sambungan air bersih dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan listrik dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) dengan meteran mandiri untuk mendukung kemandirian penghuni dalam pengelolaan utilitas.
Pembangunan proyek ini melibatkan sejumlah BUMN konstruksi, seperti PT Hutama Karya (Persero), PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, dengan dukungan sekitar 470 tenaga kerja di lapangan guna mempercepat penyelesaian.
Selain menyediakan hunian, pemerintah juga merancang kawasan ini dengan fasilitas ruang terbuka untuk anak-anak, sehingga lingkungan menjadi lebih layak dan ramah keluarga.
Meski progres pembangunan berjalan cepat, pemerintah belum menjelaskan secara rinci skema kepemilikan rumah tersebut, apakah berbasis sewa seperti rumah susun sederhana sewa (rusunawa) atau bentuk lainnya. Namun, proyek ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup warga sekaligus menata kawasan perkotaan secara lebih terintegrasi. []
Penulis: Muhammad Idris | Penyunting: Redaksi01
