Atasi Krisis Hunian, Pemerintah Siapkan Rusun di Kawasan Stasiun Jakarta Kota
JAKARTA – Pemerintah mempercepat realisasi hunian vertikal bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan memanfaatkan aset negara di kawasan Stasiun Jakarta Kota melalui skema pembiayaan Corporate Social Responsibility (CSR) yang melibatkan sektor swasta.
Langkah ini ditempuh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dengan menggandeng PT Kereta Api Indonesia (Persero) (KAI) serta Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) guna mengoptimalkan lahan negara menjadi rumah susun (rusun) sebanyak 1.000 unit.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan pemerintah saat ini tengah menyiapkan regulasi serta skema pembangunan rusun berbasis CSR agar proyek dapat segera direalisasikan.
“Kami sedang survei dan menyiapkan aturan juga, aturan soal rumah susun subsidi, dan juga menyiapkan bagaimana skema rumah susun yang dibangun dari pembiayaan CSR. Tanahnya tetap milik negara, kemudian yang bangun swasta, kemudian dibalikin kepada negara,” ujar Maruarar dalam program Headline News Metro TV, sebagaimana diberitakan Kompas, Senin, (06/04/2026).
Dalam peninjauan tersebut, pemerintah mengidentifikasi lahan milik KAI di kawasan Stasiun Jakarta Kota sebagai lokasi potensial pembangunan. Skema ini menempatkan negara sebagai pemilik aset, sementara pihak swasta berperan dalam pembangunan melalui pendanaan CSR.
Menurut Maruarar, percepatan pembangunan menjadi prioritas agar kebutuhan hunian masyarakat di kawasan perkotaan yang padat dapat segera terpenuhi. Ia memastikan proses persiapan dilakukan secara paralel, mulai dari survei lahan hingga penyusunan aturan teknis.
Kolaborasi lintas sektor ini dinilai sebagai terobosan dalam penyediaan perumahan nasional. Selain mengurangi beban anggaran negara, pendekatan tersebut juga diharapkan mampu memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak di tengah keterbatasan lahan perkotaan.
Pemerintah berharap model pembangunan berbasis kolaborasi ini dapat direplikasi di berbagai wilayah lain, sehingga mampu mempercepat penanganan kebutuhan rumah sekaligus menata kawasan perkotaan secara lebih terintegrasi dan berkelanjutan. []
Penulis: Reno Panggalih Nuha Lathifah | Penyunting: Redaksi01
