Beban Subsidi Membengkak, Pasokan BBM Nasional Terancam

JAKARTA – Ketahanan pasokan bahan bakar minyak (BBM) nasional terancam jika beban pembiayaan terus meningkat tanpa diimbangi kebijakan yang tepat, seiring dominasi penjualan oleh PT Pertamina (Persero) yang mencapai hampir 90 persen pangsa pasar domestik.

Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro, mengungkapkan kebutuhan dana tambahan untuk menjaga distribusi BBM dapat mencapai Rp1,5 triliun hingga Rp2 triliun per hari, tergantung selisih harga jual dan biaya operasional. Kondisi ini dinilai berisiko terhadap arus kas perusahaan jika berlangsung dalam jangka panjang.

“Berapa bulan mereka (Pertamina) tahan dengan cashflow yang ada. Belum lagi mereka juga mungkin ada beberapa bond yang akan jatuh tempo juga, jadi harus bayar cicilan pokoknya maupun bunga utangnya,” kata Komaidi dalam diskusi bertajuk “Menjaga Ketahanan Energi Di Tengah Gejolak Harga Minyak Global” yang digelar Energy and Mining Editor Society (E2S) di Jakarta, sebagaimana diberitakan Rmoljatim, Jumat (10/04/2026).

Ia menjelaskan, total konsumsi BBM nasional saat ini berada di kisaran 80 juta kiloliter per tahun, dengan pangsa pasar Pertamina mencapai sekitar 72 juta hingga 75 juta kiloliter per tahun atau setara 200 ribu kiloliter per hari. Dominasi tersebut membuat stabilitas pasokan sangat bergantung pada kemampuan finansial perusahaan.

Menurutnya, tekanan terhadap keuangan berpotensi berdampak langsung pada ketersediaan BBM di dalam negeri apabila tidak diantisipasi dengan kebijakan yang adaptif.

“Ini yang membuat pemerintah perlu hati-hati di dalam mencermati kondisi yang ada atau kemudian memberikan kebijakan,” kata Komaidi.

Ia menegaskan, keberadaan BBM menjadi faktor krusial bagi keberlangsungan aktivitas ekonomi nasional. Tanpa pasokan yang memadai, dampaknya tidak hanya pada sektor energi, tetapi juga meluas ke berbagai sektor lainnya.

“Hitung-hitungan APBN maupun ekonomi menjadi enggak berarti, kalau barang itu nggak ada, bisa dibayangkan, jika BBM di SPBU enggak ada. Ini akan menimbulkan kemacetan nasional di dalam konteks ekonomi maupun sosial,” kata Komaidi.

Komaidi juga menilai, kebijakan menahan kenaikan harga BBM memang dapat dipahami dari sisi daya beli masyarakat. Namun, keberlanjutan pasokan tetap harus menjadi prioritas utama agar tidak memicu gangguan yang lebih luas terhadap sistem ekonomi nasional.

Dengan kondisi tersebut, pemerintah diharapkan dapat merumuskan kebijakan yang seimbang antara menjaga stabilitas harga dan memastikan keberlanjutan distribusi energi di tengah tekanan global yang terus berfluktuasi. []

Penulis: