Infrastruktur Terbatas, Koperasi Jadi Solusi Energi di Kepulauan Maluku
AMBON – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku menegaskan komitmennya memperluas akses energi di wilayah kepulauan melalui skema koperasi, seiring dorongan kolaborasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Kementerian Koperasi (Kemenkop) dalam pengembangan energi terbarukan.
Wakil Gubernur (Wagub) Maluku Abdullah Vanath menyatakan dukungan tersebut sebagai langkah strategis untuk menjawab keterbatasan listrik di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis masyarakat. Dukungan ini disampaikan saat menerima kunjungan Ketua MUI Bidang Ekonomi M. Azrul Tanjung bersama jajaran di Ambon, Kamis.
“Dalam setiap pertemuan yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi untuk kemajuan masyarakat Maluku, kami selalu membuka karpet merah. Saya memastikan bahwa rencana ini kami dukung secara umum,” ujar Abdullah Vanath.
Menurut Wagub Maluku, model koperasi dipilih karena dinilai mampu menjadi pusat pengelolaan usaha sekaligus distribusi manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat. Ia menilai pendekatan ini relevan untuk wilayah kepulauan yang menghadapi tantangan geografis dan keterbatasan infrastruktur.
“Jika isu ini dikembangkan secara nasional dan MUI dapat menghadirkan terobosan bagi wilayah-wilayah 3T, ini merupakan langkah luar biasa. Apalagi program ini melibatkan Kementerian Koperasi dan berbagai mitra strategis,” katanya.
Sementara itu, Ketua MUI Bidang Ekonomi M. Azrul Tanjung mengungkapkan pihaknya tengah menyiapkan program pemberdayaan masyarakat berbasis koperasi yang terintegrasi dengan pengembangan energi terbarukan. Ia menekankan bahwa proyek ini tidak hanya menyediakan listrik, tetapi juga mendukung aktivitas ekonomi lokal.
“Program ini akan segera kita gerakkan. Ke depan, sesuai arahan Bapak Presiden, kita akan berbasis pada energi terbarukan. Pembangkit ini akan dibangun di pulau-pulau dan berfungsi bukan hanya sebagai sumber energi, tetapi juga sebagai pusat konstruksi dan pusat pembuatan es,” ujarnya, sebagaimana dilansir Antara, Kamis, (10/04/2026).
Pemprov Maluku mencatat potensi energi baru terbarukan di wilayahnya mencapai lebih dari 6,5 gigawatt yang mencakup tenaga surya, angin, panas bumi, arus laut, air, dan biomassa. Potensi tersebut tersebar di berbagai pulau, namun belum dimanfaatkan secara optimal.
Meski demikian, pengembangan energi terbarukan di Maluku masih menghadapi sejumlah kendala, seperti keterbatasan infrastruktur, rendahnya tingkat pemanfaatan, serta kebutuhan dukungan teknologi dan pemeliharaan berkelanjutan. Kolaborasi lintas lembaga diharapkan menjadi solusi untuk mempercepat realisasi program sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan kepulauan. []
Penulis: Ode Dedy Lion Abdul Azis | Penyunting: Redaksi01
