Bank Dunia Ingatkan Dampak Energi dan Risiko Global pada RI

JAKARTA – Lembaga internasional Bank Dunia memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 menjadi 4,7 persen, dipicu tekanan global seperti kenaikan harga energi dan meningkatnya sentimen penghindaran risiko.

Revisi tersebut lebih rendah dibandingkan proyeksi sebelumnya sebesar 4,8 persen yang dirilis pada Oktober 2025, sekaligus di bawah capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun sebelumnya yang mencapai 5,1 persen. Penyesuaian ini mencerminkan meningkatnya tantangan eksternal yang membayangi kinerja ekonomi nasional.

Dalam laporan East Asia and Pacific (EAP) Economic Update edisi April 2026, Bank Dunia menilai bahwa perlambatan ekonomi Indonesia tidak terlepas dari dampak kenaikan harga minyak dunia dan ketidakpastian global.
“Pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan melambat menjadi 4,7 persen, karena hambatan dari kenaikan harga minyak dan sentimen penghindaran risiko,” tulis Bank Dunia dalam laporannya, sebagaimana dilansir Jawapos, Minggu (12/04/2026).

Meski demikian, Bank Dunia memproyeksikan ekonomi Indonesia berpotensi kembali menguat pada 2027 dengan pertumbuhan mencapai 5,2 persen. Peningkatan tersebut didorong oleh investasi yang lebih tinggi, termasuk dari Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara), serta pelonggaran kebijakan moneter.

Perlambatan tidak hanya terjadi di Indonesia. Kawasan Asia Timur dan Pasifik yang dalam laporan tersebut disebut sebagai East Asia and Pacific (EAP) juga diperkirakan mengalami penurunan pertumbuhan menjadi 4,2 persen pada 2026, dari sebelumnya 5,0 persen. Kondisi ini dipengaruhi oleh lonjakan harga energi akibat konflik di Timur Tengah dan meningkatnya hambatan perdagangan global.

Direktur Penelitian Kelompok Bank Dunia, Aaditya Mattoo, mengungkapkan bahwa meskipun kawasan EAP memiliki ketahanan ekonomi yang relatif kuat, tekanan global saat ini tetap berpotensi mengganggu stabilitas dan produktivitas.
“Namun tantangan saat ini dapat meningkatkan beban ekonomi dan menghambat pertumbuhan produktivitas,” ujar Aaditya.

Lebih lanjut, dampak konflik di Timur Tengah dinilai bervariasi antarnegara, bergantung pada tingkat ketergantungan terhadap impor energi, kerentanan ekonomi, serta fleksibilitas kebijakan. Bank Dunia memperingatkan bahwa jika konflik berlangsung lebih lama dan semakin intens, kondisi tersebut dapat memperburuk situasi ekonomi kawasan secara keseluruhan.

Bahkan, kenaikan harga bahan bakar hingga 50 persen yang berlanjut berpotensi menekan pendapatan masyarakat di kawasan hingga 3–4 persen. Untuk meredam dampak tersebut, Bank Dunia mendorong pemerintah di kawasan EAP untuk memberikan dukungan yang lebih tepat sasaran, khususnya kepada kelompok berpendapatan rendah dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Bantuan perlu difokuskan kepada kelompok masyarakat berpendapatan rendah serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), agar tetap efektif tanpa membebani keuangan negara,” tukasnya. []

Penulis: R. Nurul Fitriana Putri | Penyunting: Redaksi01