Program 15 Ribu Rumah Perbatasan Dikebut, Ini Arahan Mendagri

JAKARTA – Pemerintah pusat mempercepat persiapan program renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di kawasan perbatasan dengan menargetkan 15.000 unit rumah diperbaiki guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan wilayah.

Langkah ini dibahas dalam rapat yang dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Muhammad Tito Karnavian, bersama Sekretaris BNPP Makhruzi Rahman dan jajaran BNPP di Jakarta, Rabu.

Dalam arahannya, Mendagri meminta BNPP mengoptimalkan program yang digagas Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tersebut dengan memastikan pelaksanaan berjalan tepat sasaran dan menyentuh kebutuhan masyarakat perbatasan.

“Ini Pak Ara (Menteri PKP Maruarar Sirait) sudah menyampaikan 15.000, tadinya 10.000, ini (dinaikkan menjadi) 15.000. Kemudian, tugas daripada BNPP, ini saya minta, tangkap betul program ini. Ini betul-betul kerjakan dengan hati,” kata Tito sebagaimana dilansir Antara, Rabu, (15/04/2026).

Ia menegaskan BNPP perlu segera memetakan wilayah perbatasan yang menjadi prioritas pelaksanaan program, termasuk menentukan jumlah unit RTLH yang akan diperbaiki di setiap daerah.

Untuk memastikan ketepatan sasaran penerima manfaat, BNPP diminta berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) yang telah memiliki basis data kondisi sosial ekonomi masyarakat melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

“Karena (BPS) sudah melakukan survei, Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN),” ujarnya.

Menurut Mendagri, pemanfaatan data tersebut penting agar program renovasi RTLH benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan, khususnya di wilayah perbatasan yang memiliki tantangan akses dan kesejahteraan.

Ia juga menilai program ini tidak hanya berdampak pada perbaikan kualitas hunian, tetapi turut memperkuat rasa kebangsaan masyarakat di kawasan strategis tersebut.

“Nasionalisme, mereka akan timbul. Itu (akan menjadi) buffer zone untuk pertahanan,” tuturnya.

Pemerintah berharap implementasi program ini dapat berjalan efektif dan berkelanjutan, sehingga selain meningkatkan kualitas hidup masyarakat, juga memperkuat posisi wilayah perbatasan sebagai garda terdepan dalam menjaga kedaulatan negara. []

Penulis: Fianda Sjofjan Rassat | Penyunting: Redaksi01