Sinergi Pemerintah dan Bank bjb Dorong Akses Rumah Layak di Jabar

BANDUNG – Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor perbankan diperkuat melalui peluncuran program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2026 di Jawa Barat (Jabar) guna memperluas akses hunian layak sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Kegiatan yang digelar di SMAN 1 Katapang, Kabupaten Bandung, Kamis (13/04/2026), menjadi momentum penguatan sinergi antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar, serta bank bjb dalam mendukung pembiayaan perumahan berbasis masyarakat berpenghasilan rendah.

Forum tersebut juga menjadi ruang kolaborasi lintas sektor, melibatkan pelaku usaha, asosiasi pengembang, hingga lembaga keuangan untuk membangun ekosistem pembiayaan yang inklusif dan berkelanjutan.

Menteri PKP, Maruarar Sirait, menegaskan bahwa program ini tidak hanya berorientasi pada penyediaan hunian, tetapi juga berdampak pada perekonomian masyarakat. Program ini mendorong perbaikan rumah tidak layak huni menjadi lebih layak, aman, dan sehat, sekaligus menggerakkan ekonomi lokal melalui penggunaan bahan bangunan dalam negeri dan penyerapan tenaga kerja.

Dalam kegiatan tersebut, bank bjb menegaskan komitmennya untuk terus memperluas pembiayaan melalui Kredit Pemilikan Properti (KPP) serta memperkuat peran sebagai mitra strategis pemerintah dalam sektor perumahan, sebagaimana diberitakan Jpnn, Kamis, (13/04/2026).

Salah satu calon debitur, Alan, menyampaikan pengalamannya dalam mengakses pembiayaan di bank bjb. “Alhamdulillah proses permohonan kredit ke bank bjb cepat serta komunikasi dalam kelengkapan berkas enak dan komunikatif,” ujarnya.

Calon debitur lainnya, Fitriah, juga mengungkapkan hal serupa terkait kemudahan akses pembiayaan. “Alhamdulillah saya diajak ke acara yang dihadiri Menteri PKP dan Gubernur Jabar. Usaha keluarga kami sebelumnya juga berkembang dari pembiayaan bank bjb,” katanya.

Dalam forum tersebut, peserta juga mendapatkan edukasi mengenai Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang berfungsi sebagai instrumen penilaian kelayakan kredit serta menjaga transparansi data keuangan.

Perwakilan bank bjb, Taufik I Maulana, menjelaskan bahwa SLIK berperan dalam meminimalkan risiko kredit serta membantu masyarakat menjaga riwayat keuangan yang sehat.

Selain itu, bank bjb turut memperkenalkan program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Terpadu (PESAT) yang telah berjalan sejak 2015 untuk meningkatkan kapasitas pelaku usaha, serta membuka peluang pembiayaan baru dengan membentuk pipeline sebanyak 118 nasabah dengan total plafon Rp52 miliar.

Kegiatan ini juga menghadirkan layanan konsultasi langsung, penyediaan informasi produk keuangan, serta talkshow terkait pembiayaan perumahan, sehingga masyarakat dan pelaku usaha dapat memperoleh pemahaman komprehensif mengenai akses pembiayaan.

Ke depan, sinergi antara pemerintah, perbankan, dan pelaku usaha diharapkan terus diperkuat guna meningkatkan kualitas hunian masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. []

Penulis: Redaksi | Penyunting: Redaksi01