Kesbangpol Paser Gandeng Bawaslu Perkuat Pendidikan Politik Generasi Z
Kesbangpol Paser bersama Bawaslu memperkuat pendidikan politik dan pengawasan partisipatif untuk melindungi Gen Z dari dampak negatif era digital.
PASER – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Paser menggandeng Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk memperkuat pendidikan politik bagi Generasi Z (Gen Z) sebagai langkah strategis menghadapi maraknya persoalan sosial di era digital, seperti narkoba, judi online, dan pinjaman online (pinjol).
Langkah tersebut disampaikan Ahmad Hartono dari Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Kesbangpol Paser saat ditemui di Kantor Kesbangpol Paser, Jumat (17/04/2026). Ia menilai, perkembangan teknologi digital telah mempercepat penyebaran berbagai fenomena negatif yang kini menyasar kalangan muda hingga ke pelosok desa.
“Fenomena ini tidak hanya terjadi pada orang dewasa, tetapi juga sudah merambah ke generasi muda. Karena itu, perlu keterlibatan semua pihak untuk mengatasinya,” ujar Ahmad.
Menurutnya, penggunaan media sosial yang tidak bijak turut memperparah kondisi sosial, bahkan berdampak pada kehidupan keluarga. Oleh karena itu, penanganan persoalan tersebut tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah semata.
Ahmad menekankan pentingnya keterlibatan tokoh agama, tokoh adat, kalangan akademisi, serta ormas dalam membangun ketahanan sosial masyarakat, khususnya di kalangan Gen Z.
Sebagai upaya konkret, Kesbangpol Paser bersama Bawaslu mendorong penguatan pendidikan politik sejak dini melalui simulasi demokrasi di sekolah dan perguruan tinggi, seperti pemilihan Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) dan organisasi mahasiswa. Program ini bertujuan menanamkan pemahaman bahwa politik merupakan bagian penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Harapannya, saat memasuki usia pemilih, generasi muda sudah memiliki bekal yang cukup untuk menjadi pemilih cerdas dan bertanggung jawab,” katanya.
Selain itu, kolaborasi ini juga diarahkan pada penguatan pengawasan partisipatif dalam pemilihan umum (pemilu). Dengan keterbatasan jumlah personel pengawas, partisipasi masyarakat dinilai menjadi kunci dalam menjaga transparansi dan integritas demokrasi.
Kesbangpol Paser turut mendorong kaderisasi pengawas dari kalangan pemuda dan mahasiswa agar masyarakat tidak hanya menjadi objek, tetapi juga subjek aktif dalam mengawal jalannya pemilu serta berani melaporkan pelanggaran.
Di sisi lain, Kesbangpol mengingatkan pentingnya legalitas ormas sebagai dasar dalam memastikan setiap kegiatan berjalan sesuai aturan hukum dan nilai ideologi bangsa.
Melalui sinergi tersebut, Kesbangpol berharap stabilitas sosial di Paser tetap terjaga sekaligus meningkatkan kualitas demokrasi di tengah dinamika dan tantangan era digital.[]
Penulis: Darwanti | Penyunting: Aulia Setyaningrum
