Pemerintah Tancap Gas Bedah 11.000 Rumah di NTT, Fokus Hunian Layak

JAKARTA – Pemerintah mempercepat penanganan rumah tidak layak huni di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) melalui alokasi sekitar 11.000 unit program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) pada 2026, sebagai bagian dari strategi memperluas akses hunian layak sekaligus mendorong ekonomi lokal.

Kebijakan tersebut disampaikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dalam pertemuan strategis bersama sejumlah pemangku kepentingan di Jakarta, Selasa (21/04/2026). Program ini menargetkan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan aparatur sipil negara (ASN) sebagai penerima manfaat utama.

Maruarar menegaskan bahwa percepatan penyediaan hunian tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas sektor. “Kita tidak bisa bekerja sendiri. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Taspen sangat penting untuk memperluas akses pembiayaan dan mempercepat penyediaan hunian layak,” ujarnya, sebagaimana dilansir Kompas, Rabu (23/04/2026).

Ia menjelaskan, setiap kabupaten/kota di NTT ditargetkan memperoleh minimal 500 unit bantuan BSPS. Dengan total 22 kabupaten/kota, akumulasi bantuan mencapai sekitar 11.000 unit yang difokuskan untuk meningkatkan kualitas rumah warga.

“Ini bentuk keberpihakan pemerintah untuk mempercepat penanganan rumah tidak layak huni di daerah,” katanya.

Selain memperbaiki kondisi fisik hunian, program ini juga diarahkan untuk menggerakkan ekonomi masyarakat di daerah melalui peningkatan aktivitas sektor konstruksi dan penggunaan material lokal. “Kita ingin program ini tidak hanya memperbaiki rumah, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat di daerah,” tambahnya.

Dukungan pembiayaan turut diperkuat oleh PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) (Taspen). Komisaris Utama (Komut) Taspen Fary Djemy Francis menyatakan kesiapan pihaknya dalam memperluas akses pembiayaan bagi ASN. “Kami siap mendukung program perumahan pemerintah, khususnya dalam memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi ASN, sehingga mereka dapat memiliki rumah yang layak dan terjangkau,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT juga memastikan kesiapan implementasi di lapangan. Wakil Gubernur (Wagub) NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program tersebut. “Pemerintah Provinsi NTT siap bersinergi dengan pemerintah pusat dan Taspen untuk memastikan program perumahan dapat berjalan optimal dan tepat sasaran di daerah,” katanya.

Program BSPS ini diharapkan menjadi salah satu instrumen utama dalam mengurangi backlog perumahan serta menciptakan sistem penyediaan hunian yang berkelanjutan di NTT, seiring meningkatnya kebutuhan rumah layak di wilayah tersebut. []

Penulis: Dian Puspita | Penyunting: Redaksi01