430 Pengurus Ikuti Bimtek, Pemkab Bojonegoro Perkuat Tata Kelola Koperasi Desa
BOJONEGORO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro mempercepat penguatan tata kelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) laporan keuangan dan Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang diikuti 430 pengurus koperasi di Pendopo Malowopati, Senin (27/04/2026), guna memastikan transparansi dan kesiapan operasional koperasi desa.
Kegiatan yang digelar oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro (Dindagkop UM) Bojonegoro ini menitikberatkan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pengurus koperasi, terutama dalam pengelolaan keuangan yang akuntabel serta pemahaman mekanisme RAT sebagai forum tertinggi dalam koperasi.
Wakil Bupati (Wabup) Bojonegoro Nurul Azizah menegaskan bahwa kualitas SDM dan integritas menjadi faktor utama keberhasilan koperasi. Dari total 430 KDMP, sekitar 100 unit telah siap beroperasi, 300 masih dalam proses pembangunan, dan sekitar 30 unit masih dalam tahap pencarian lokasi.
“Pengurus koperasi harus memiliki jiwa wirausaha dan kejujuran. Tanpa itu, koperasi tidak akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, bimtek ini sangat penting, khususnya bagi pengurus baru agar memahami tata kelola koperasi,” ujar Wabup.
Ia menambahkan, keberadaan KDMP diharapkan mampu memperkuat ekonomi desa melalui distribusi barang yang lebih efisien serta meningkatkan kesejahteraan anggota melalui pembagian sisa hasil usaha (SHU). Selain itu, Pemkab Bojonegoro juga menyiapkan tenaga pendamping dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk mendukung operasional koperasi di lapangan.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dindagkop UM Bojonegoro Akhmadi menjelaskan bahwa seluruh KDMP di Bojonegoro telah berbadan hukum, memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), serta Nomor Induk Koperasi. Dari jumlah tersebut, 363 KDMP atau 84,4 persen telah mengantongi Nomor Induk Berusaha (NIB), 105 unit telah terbangun sepenuhnya, dan 310 unit telah melaksanakan RAT melalui aplikasi Simkopdes.
Akhmadi menambahkan bahwa program ini juga terhubung dengan agenda nasional pengembangan koperasi. Pada 18 Mei 2026, akan dilakukan peluncuran 1.000 KDMP di Kabupaten Nganjuk oleh Presiden Republik Indonesia, dengan Bojonegoro menyiapkan 22 KDMP untuk tahap awal operasional. Sementara pada 17 Agustus 2026, pemerintah menargetkan peluncuran 50.000 KDMP secara nasional.
Sementara itu, Komandan Kodim (Dandim) 0813 Bojonegoro Dedy Dwi Wijayanto menyebutkan progres pembangunan koperasi terus meningkat. Dari 430 desa/kelurahan, sebanyak 391 desa dalam proses pembangunan, 394 telah terverifikasi, dan 133 unit telah rampung 100 persen.
Namun, masih terdapat 39 lokasi yang belum terbangun akibat sejumlah kendala, seperti keterbatasan lahan, status lahan sawah dilindungi (LSD), serta proses perizinan aset pemerintah daerah dan kawasan kehutanan.
Di sisi lain, Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro Lasuri menilai pelatihan lanjutan perlu dilakukan untuk memperdalam kemampuan pengurus, khususnya dalam pengelolaan keuangan koperasi.
“Kami mendukung penuh program ini karena memberikan peluang besar bagi penyerapan tenaga kerja dan penguatan ekonomi desa. Namun, pengelolaan keuangan dan legalitas aset harus benar-benar diperhatikan,” ujarnya, sebagaimana diberitakan Blokbojonegoro, Senin (27/04/2026).
Selain fokus pada penguatan koperasi, Pemkab Bojonegoro juga mulai mengantisipasi musim kemarau panjang yang diprediksi terjadi pada Agustus–September, terutama di 93 desa rawan kekeringan melalui penyediaan sumber air dan infrastruktur pendukung.
Dengan percepatan pembinaan dan pembangunan KDMP, Pemkab Bojonegoro berharap koperasi desa mampu menjadi motor penggerak ekonomi lokal yang mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan. []
Penulis: Muhammad | Penyunting: Redaksi01
