PGN Gagas Dukung CNG, Pemerintah Incar Efisiensi Energi
JAKARTA – Upaya pemerintah menekan impor gas minyak cair mendapat dorongan dari sektor industri energi nasional, seiring kesiapan pelaku usaha memperluas pemanfaatan compressed natural gas (CNG) sebagai alternatif energi berbasis gas domestik.
Langkah ini mengemuka setelah pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mendorong optimalisasi penggunaan CNG guna mengurangi ketergantungan impor gas minyak cair (liquefied petroleum gas / LPG) yang mencapai sekitar 7 juta ton per tahun. Dorongan tersebut mendapat respons dari PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) melalui anak usahanya, PT Gagas Energi Indonesia.
Direktur Utama (Dirut) PGN Gagas Santiaji Gunawan menegaskan bahwa pengembangan CNG bukan semata menggantikan LPG, melainkan memperluas pilihan energi bagi masyarakat dan industri.
“Kami melihat ini bukan soal menggantikan satu energi dengan energi lain, melainkan memperluas pilihan. CNG merupakan salah satu opsi energi yang telah tersedia dan dapat terus dikembangkan secara bertahap sesuai dengan arah kebijakan pemerintah,” kata Santiaji Gunawan, Dirut PGN Gagas.
Ia menambahkan, PGN Gagas telah mengoperasikan 14 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) di tujuh provinsi yang melayani sekitar 2.200 kendaraan setiap hari melalui layanan Gasku.
“Kami siap berkontribusi secara optimal sebagai mitra pemerintah, sesuai dengan kebutuhan dan arah kebijakan yang ditetapkan, dalam mendukung terwujudnya kemandirian dan ketahanan energi nasional,” kata Santiaji Gunawan, Dirut PGN Gagas.
Sementara itu, Bahlil Lahadalia menyatakan pemerintah tengah melakukan kajian mendalam terkait pemanfaatan CNG yang bersumber dari gas bumi domestik, khususnya yang mengandung metana (C1) dan etana (C2).
“Kalau CNG itu adalah dari gas, tapi dia dari gas cair C1, C2. Dan itu industri di dalam negeri kita banyak. Namun, dia memakai satu alat yang kemudian bisa ditekan sampai dengan 250 sampai 400 bar tekanannya, sehingga pemakaiannya itu bisa baik. Namun, sekali lagi ini masih dalam tahap konsolidasi agar kita bisa mencapai hasil yang lebih baik,” kata Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM, sebagaimana dilansir Bloomberg Technoz, Jumat (01/05/2026).
Selain CNG, pemerintah juga mengkaji alternatif lain melalui hilirisasi batu bara kalori rendah menjadi dimethyl ether (DME) sebagai substitusi LPG impor.
“Kemudian kita cari alternatif, kita konversi untuk melakukan DME dari batu bara low calorie. Itu salah satu alternatif,” ujar Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM.
Dari sisi industri, peluang efisiensi biaya menjadi salah satu faktor pendorong adopsi CNG. Direktur Utama (Dirut) PT Petrogas Jatim Utama Cendana (PJUC) Hadi Ismoyo menyebut peralihan dari LPG ke gas alam berpotensi menekan biaya energi hingga 30 persen.
“LPG untuk industri hanya sekitar 5% dari kebutuhan nasional 8,7 juta ton per tahun. [Total LPG untuk industri yang bisa dialihkan] sekitar 0.4 juta ton,” kata Hadi Ismoyo, Dirut PJUC.
Ia menilai distribusi CNG ke kawasan industri dapat ditingkatkan melalui penguatan infrastruktur, khususnya konektivitas jaringan pipa dan pemasangan kompresor.
“Tinggal meningkatkan konektivitas dan memasang kompresor di setiap jaringan pipa dalam jarak tertentu, CNG bisa didistribusikan ke kawasan-kawasan industri,” tegas Hadi Ismoyo, Dirut PJUC.
Berdasarkan data operasional 2025, PGN Gagas mencatat penyaluran gas bumi mencapai 4,6 juta MMBTU (million metric british thermal unit), dengan 4,06 juta MMBTU diserap lebih dari 600 pelanggan industri.
“Hitungan kasar 0.4 juta ton itu setara dengan 50—60 MMSCFD (million standard cubic feet per day) saja. Produksi nasional gas sekitar 6.000 MMSCFD,” ungkap Hadi Ismoyo, Dirut PJUC.
Penguatan pemanfaatan gas domestik melalui CNG dan alternatif lain diharapkan dapat menekan impor energi sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional dalam jangka panjang. []
Penulis: Rizky Mahendra | Penyunting: Redaksi01
