Harga Gabah Naik, BUMD Terancam Rugi: DPRD DKI Desak Revisi HET
JAKARTA – Tekanan kenaikan harga gabah memicu potensi kerugian bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pangan di Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta, sehingga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta melalui Komisi C mendorong evaluasi kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras agar lebih realistis.
Dorongan tersebut disampaikan dalam pembahasan internal Komisi C DPRD DKI Jakarta pada Selasa (28/04/2026), menyusul ketidaksesuaian antara Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang meningkat dengan HET yang masih berlaku.
Sekretaris Komisi C DPRD DKI Jakarta Ismail menilai kondisi tersebut dapat membebani BUMD pangan jika tidak segera disesuaikan.
“Jika HPP lebih tinggi dari HET, tentu ini menjadi persoalan. BUMD tidak mungkin membeli gabah dengan harga tinggi lalu menjual beras di bawahnya tanpa menanggung kerugian,” jelasnya, sebagaimana dilansir Rm, Jumat, (02/05/2026).
Ia menambahkan, peninjauan ulang HET perlu dilakukan agar keseimbangan antara harga produksi dan harga jual tetap terjaga, sekaligus melindungi keberlangsungan usaha BUMD.
“Kalau harga gabah sudah naik tinggi, tidak mungkin beras dijual dengan skema yang merugikan. Berarti harus ada komponen subsidi. Makanya perlu ada peninjauan terhadap HET,” tegasnya.
Dalam upaya menjaga stabilitas pasokan, Komisi C juga mengapresiasi langkah tiga BUMD pangan, yakni PT Food Station Tjipinang Jaya, Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Jaya, dan Perumda Dharma Jaya yang dinilai telah menyiapkan strategi antisipatif.
“Kami melihat BUMD sudah mampu melakukan pemetaan potensi dan menyiapkan strategi untuk menjaga stabilitas stok. Hal ini penting karena sangat berpengaruh terhadap stabilitas harga,” kata Ismail.
Selain itu, BUMD pangan juga didorong untuk melakukan diversifikasi usaha guna memperkuat kinerja keuangan di tengah tekanan biaya produksi.
“Diversifikasi penting agar BUMD tidak hanya bertumpu pada satu lini usaha, tetapi juga memperkuat performa keuangan secara keseluruhan,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Utama (Dirut) PT Food Station Tjipinang Jaya Dodot Tri Widodo mengungkapkan kenaikan harga gabah telah meningkatkan biaya produksi beras secara signifikan.
“Kalau dikonversi sederhana, dari gabah menjadi beras itu sekitar dua kali lipat. Artinya, dari Rp 7.500 sudah menjadi Rp 15.000 per kilogram beras. Itu belum termasuk biaya kemasan, distribusi, dan operasional lainnya,” jelas Dodot.
Ia menjelaskan, saat ini produsen tidak dapat menaikkan harga jual karena dibatasi oleh HET yang ditetapkan pemerintah, yakni Rp14.900 per kilogram untuk beras premium dan Rp13.500 per kilogram untuk beras medium, sementara harga gabah telah naik dari Rp6.500 menjadi sekitar Rp7.500 per kilogram.
Kondisi tersebut membuat biaya produksi melampaui batas harga jual, sehingga menekan margin usaha produsen.
“Kalau harga gabah sudah naik seperti sekarang, mau tidak mau HET juga harus disesuaikan agar produsen masih bisa beroperasi dengan margin yang wajar,” katanya.
Dodot menambahkan, kewenangan penyesuaian HET berada pada Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang akan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kondisi industri dan keseimbangan harga.
Sebagai langkah antisipasi, PT Food Station Tjipinang Jaya menyiapkan strategi alternatif seperti optimalisasi program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), penjualan beras dalam kemasan besar, serta penguatan produk non-HET seperti beras organik, beras merah, dan varietas khusus.
“Program ini memiliki margin yang cukup, sehingga bisa menjadi semacam subsidi silang untuk menopang keuangan BUMD,” ucapnya.
Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas pasokan dan daya beli masyarakat, sembari menunggu kebijakan penyesuaian harga yang lebih adaptif terhadap kondisi pasar. []
Penulis: Dede Iswadi Idris | Penyunting: Redaksi01
