Rupiah Tembus Rp17.600, DPR Soroti Dampak Berat bagi Ekonomi Desa
JAKARTA – Pelemahan nilai tukar rupiah hingga menembus Rp17.600 per dolar Amerika Serikat (AS) dinilai mulai memberi tekanan langsung terhadap ekonomi masyarakat desa. Dampaknya tidak hanya dirasakan pada kenaikan harga kebutuhan pokok, tetapi juga membebani pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang bergantung pada bahan baku impor.
Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), Ida Nurlaela Wiradinata, mengatakan gejolak kurs rupiah tidak boleh dipandang sekadar dinamika pasar keuangan karena dampaknya telah menjalar hingga ke tingkat akar rumput.
“Rakyat desa memang tidak memakai dolar, tetapi setiap kenaikan kurs terasa di harga sembako dan biaya hidup. Negara harus hadir menjaga stabilitas ekonomi rakyat sampai ke desa,” kata Ida, sebagaimana diberitakan Kedai Pena, Selasa (19/05/2026).
Menurut dia, tekanan ekonomi akibat pelemahan rupiah turut dirasakan pelaku usaha kecil yang memproduksi makanan berbahan baku impor, seperti tahu, tempe, roti, dan produk susu olahan. Kondisi tersebut membuat pelaku usaha menghadapi pilihan sulit antara menaikkan harga jual atau menanggung kenaikan biaya produksi di tengah melemahnya daya beli masyarakat.
“Kenaikan biaya impor dan distribusi berpotensi menekan pelaku UMKM, koperasi, serta rantai distribusi pangan yang menjadi tulang punggung ekonomi desa,” ujarnya.
Ia menilai ketahanan ekonomi desa sangat bergantung pada kestabilan harga bahan pokok. Karena itu, pemerintah diminta mengambil langkah konkret untuk menjaga distribusi pangan tetap lancar hingga wilayah pelosok.
“Negara tidak boleh berdiam diri di tengah situasi semacam ini,” tegasnya.
Ida juga meminta pemerintah memperkuat perlindungan terhadap pelaku usaha kecil dan koperasi, serta memaksimalkan peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor pangan dan distribusi untuk menjaga stabilitas harga di tingkat masyarakat bawah.
“Negara perlu memastikan stabilitas harga, kelancaran distribusi, dan perlindungan terhadap pelaku usaha kecil agar gejolak global tidak berubah menjadi beban ekonomi rakyat di tingkat akar rumput,” kata Ida.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa Indonesia masih memiliki ketergantungan tinggi terhadap impor sejumlah komoditas pangan strategis. Gandum masih sepenuhnya diimpor, sementara kebutuhan kedelai dipenuhi lebih dari 80 persen dari luar negeri. Selain itu, impor bawang putih mencapai 98 persen, susu sekitar 80 persen, serta gula industri berkisar 3 hingga 3,5 juta ton per tahun.
“Ketika rupiah melemah tajam, biaya pengadaan semua komoditas itu langsung membengkak dalam hitungan hari. Kondisi ini diperparah oleh tekanan eksternal yang tak kalah berat. Konflik yang masih bergolak di kawasan Timur Tengah telah mendorong naiknya biaya logistik, premi asuransi pengiriman, dan tarif transportasi laut,” pungkasnya. []
Penulis: Aan | Penyunting: Redaksi01
