August Hamonangan Soroti CSR BUMD yang Dinilai Belum Tepat Sasaran

JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta meminta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memprioritaskan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau Corporate Social Responsibility (CSR) untuk penanganan persoalan mendesak warga ibu kota, mulai dari pengelolaan sampah hingga penyediaan septic tank higienis bagi ribuan kepala keluarga.

Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pengelolaan TJSL/CSR DPRD DKI Jakarta, August Hamonangan, menilai penyaluran program sosial BUMD harus lebih tepat sasaran dan fokus pada kebutuhan masyarakat Jakarta yang terdampak persoalan lingkungan serta kesehatan.

Menurut August, masih banyak warga Jakarta yang membutuhkan bantuan dasar seperti fasilitas sanitasi layak dan dukungan pengelolaan sampah di tengah persoalan banjir dan pencemaran lingkungan yang terus menjadi perhatian Pemprov DKI.

“Yang penting kan itu juga menjawab problem solving terkait dengan masalah kekinian,” kata August Hamonangan saat diwawancarai usai rapat di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (18/05/2026), sebagaimana dilansir Metrodaily.

Anggota Komisi C DPRD DKI dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu juga mengkritisi langkah PT MRT Jakarta (Perseroda) yang menyalurkan bantuan TJSL/CSR ke Daerah Istimewa (D.I.) Yogyakarta. Ia menilai bantuan sosial perusahaan daerah semestinya lebih diprioritaskan bagi masyarakat Jakarta.

‎”Tapi kan ada juga, salah satunya MRT itu memberikan bantuan melalui CSR, ini sampai ke Jogja. Nah, makanya kita pertanyakan juga. Kok harus jauh-jauh ke Jogja gitu,” kata August Hamonangan.

Ia meminta adanya perubahan rencana kegiatan anggaran CSR 2026 agar program yang belum dijalankan di luar daerah dapat dialihkan untuk kebutuhan masyarakat Jakarta, termasuk sektor pendidikan inklusif dan pengelolaan sampah.

‎”Nah, perubahan artinya salah satunya tadi, yang kalau Jogja itu belum dijalankan di 2026 ini, ya dialihkan saja. Misalkan mencari sekolah inklusif yang ada di Jakarta, atau memang katakanlah sekarang ini kan Jakarta ada pilah sampah,” ucapnya.

August menegaskan BUMD milik Pemprov DKI juga perlu memperkuat kepedulian terhadap persoalan banjir dan lingkungan yang saat ini menjadi fokus Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.

Selain itu, ia mengingatkan agar program TJSL/CSR BUMD tidak tumpang tindih dengan program kementerian, lembaga, maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov DKI, seperti program penanaman mangrove yang sudah dijalankan instansi terkait.

‎”Itu tupoksi-nya KPKP ya, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian. Kemudian juga ada program dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP),” ujar August.

Ia mendorong BUMD lebih fokus mengalokasikan anggaran CSR untuk sektor kesehatan, termasuk penanganan Tuberkulosis (TBC) yang dinilai menjadi salah satu dampak buruk polusi udara di Jakarta.

August juga menyoroti masih adanya sekitar 3.000 kepala keluarga di Jakarta yang belum memiliki septic tank layak dan higienis, baik untuk penggunaan individu maupun komunal.

‎”Termasuk septic tank. Kita kan ada 3.000 KK yang belum punya septic tank yang higienis, baik itu individual maupun yang komunal. Nah, kenapa tidak itu disalurkan aja,” ucap August Hamonangan. []

Penulis: Morteza Albanna | Penyunting: Redaksi01