Tamsil Dorong Pembiayaan Lebih Adil bagi UMKM dan Ekonomi Daerah

JAKARTA – Dukungan terhadap arah kebijakan fiskal dan ekonomi nasional dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 mengemuka dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, terutama terkait dorongan pemerataan ekonomi, penguatan usaha rakyat, serta akses pembiayaan yang lebih adil bagi pelaku usaha kecil dan menengah.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Bidang Ekonomi dan Pembangunan Tamsil Linrung menilai pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengenai Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027 menunjukkan arah pembangunan yang tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga menekankan pemerataan kesejahteraan.

Menurut Tamsil, konsep ekonomi jalan tengah yang disampaikan Presiden dinilai relevan di tengah tantangan global dan meningkatnya ketimpangan ekonomi dunia. Ia menilai negara tetap harus memberi ruang bagi pertumbuhan usaha dan inovasi, tetapi juga hadir memastikan distribusi hasil pembangunan berjalan lebih adil.

“Terdapat pesan kuat bahwa pembangunan ekonomi harus memberikan manfaat merata bagi seluruh rakyat, bukan hanya kelompok tertentu,” ujar Tamsil, Kamis (20/05/2026).

Ia juga menilai gagasan Indonesia Incorporated dapat memperkuat kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta masyarakat dalam membangun ekonomi nasional yang inklusif.

Selain itu, Tamsil menekankan pembangunan nasional tidak boleh hanya dinikmati kelompok elite ekonomi, sementara daerah yang menjadi penopang sumber daya nasional belum merasakan manfaat pembangunan secara optimal. Karena itu, DPD RI mendukung penguatan sektor UMKM, koperasi, petani, nelayan, dan pelaku usaha pemula sebagai fondasi ekonomi daerah.

Ia juga meminta perbankan nasional, khususnya Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), menerjemahkan arahan Presiden melalui kebijakan pembiayaan yang lebih berpihak kepada usaha kecil dan menengah. Menurutnya, ketimpangan akses kredit masih terjadi karena pelaku usaha besar dinilai lebih mudah memperoleh pembiayaan murah dibandingkan UMKM yang menghadapi bunga lebih tinggi dan syarat lebih rumit.

“Kelompok usaha rakyat harus mendapat prioritas akses pembiayaan karena mereka menjadi penopang utama ekonomi nasional dan daerah,” katanya.

Tamsil turut menilai dorongan terhadap pendidikan kewirausahaan serta akses modal bagi generasi muda menjadi langkah strategis untuk mendorong transformasi ekonomi jangka panjang dan mencetak lebih banyak pencipta lapangan kerja. DPD RI, lanjutnya, akan terus mengawal agenda pembangunan pemerintah agar tetap berpihak pada kepentingan daerah dan mampu mengurangi kesenjangan antarwilayah, sebagaimana diberitakan Sulselsatu, Kamis, (21/05/2026). []

Penulis: Asrul | Penyunting: Redaksi01