Bamsoet Dukung Kerja Sama Industri Pertahanan Indonesia-Malaysia

JAKARTA – Rencana kerja sama antara perusahaan industri pertahanan Malaysia, Maruss SDN BHD, dengan Jangkar Sinergi Group dan Perkumpulan Pemilik Izin Khusus Senjata Api Bela Diri Indonesia (PERIKHSA) diarahkan tidak hanya untuk mendukung penyediaan amunisi sesuai ketentuan yang berlaku, tetapi juga membuka peluang alih teknologi, penguatan industri pertahanan nasional, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia Indonesia.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Bambang Soesatyo menyatakan dukungannya terhadap rencana kolaborasi tersebut. Menurutnya, kemitraan lintas negara di sektor pertahanan perlu memberikan manfaat jangka panjang bagi pengembangan kemampuan produksi dalam negeri, selain memenuhi kebutuhan amunisi untuk latihan, pemilik izin khusus senjata api bela diri, dan kepentingan pertahanan negara.

“Pasokan amunisi yang terjamin sangat penting untuk mendukung latihan aparat, kebutuhan bela diri yang diatur sesuai ketentuan hukum, maupun kesiapan pertahanan negara. Yang jauh lebih penting, kolaborasi ini harus diarahkan pada transfer technology, peningkatan kemampuan industri dalam negeri, serta pengembangan sumber daya manusia nasional,” ujar Bambang Soesatyo usai menerima Chief Executive Officer (CEO) Maruss SDN BHD Syafiq bin Mohd Razi di Black Stone Lounge, Jakarta, Sabtu (04/07/2026), sebagaimana diberitakan Bela Rakyat, Sabtu (04/07/2026).

Maruss SDN BHD merupakan produsen amunisi berlisensi yang berdiri pada 2018 dengan tiga bidang usaha utama, yakni manufaktur amunisi, modernisasi persenjataan, dan pengadaan perlengkapan pertahanan. Kerja sama yang direncanakan juga melibatkan Jangkar Sinergi Group serta PERIKHSA.

Bambang Soesatyo menilai dinamika geopolitik global dalam beberapa tahun terakhir telah memengaruhi rantai pasok alat utama sistem persenjataan, termasuk amunisi. Kondisi tersebut mendorong berbagai negara memperkuat industri pertahanan nasional untuk menjaga ketersediaan pasokan sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pasar internasional.

“Indonesia harus mampu memanfaatkan momentum ini untuk mempercepat pembangunan industri pertahanan nasional. Kolaborasi lintas negara perlu diarahkan agar menghasilkan nilai tambah bagi Indonesia melalui peningkatan kemampuan manufaktur, pengembangan riset, sertifikasi internasional, hingga terbukanya peluang ekspor produk pertahanan di masa depan,” kata Bambang Soesatyo.

Ia juga menilai kebutuhan amunisi nasional diperkirakan terus meningkat seiring berkembangnya aktivitas latihan aparat keamanan, pendidikan, olahraga menembak, serta kebutuhan operasional pertahanan negara. Karena itu, keberadaan industri pendukung dinilai penting untuk menjamin kesinambungan pasokan bagi berbagai sektor.

“Keberadaan industri pendukung yang kuat akan membantu menjaga keberlanjutan aktivitas olahraga menembak, kebutuhan latihan aparat penegak hukum, pemilik izin khusus senjata api bela diri, hingga kesiapan pertahanan negara. Semua itu harus tetap berada dalam pengawasan pemerintah dan mengikuti ketentuan hukum yang berlaku,” pungkas Bambang Soesatyo.

Menurut Bambang Soesatyo, seluruh proses penyediaan dan distribusi amunisi dalam kerja sama tersebut harus tetap berada di bawah pengawasan pemerintah serta mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar mampu mendukung penguatan industri pertahanan nasional secara berkelanjutan. []

Redaksi01