Indonesia dan China Perkuat Kerja Sama Perumahan, Fokus pada Hunian MBR

JAKARTA – Pemerintah Indonesia dan Pemerintah China sepakat menindaklanjuti peluang kerja sama di sektor perumahan dengan memprioritaskan pengembangan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah. Kerja sama tersebut mencakup pembahasan mengenai transfer teknologi, pembiayaan, penyediaan lahan, hingga pertukaran pengalaman dalam mengatasi persoalan perumahan di kedua negara.

Kesepakatan itu mengemuka dalam pertemuan bilateral antara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dengan Menteri Perumahan dan Pembangunan Perkotaan dan Pedesaan Republik Rakyat Tiongkok Ni Hong di Jakarta, Rabu (29/07/2026). Pertemuan tersebut juga membahas langkah lanjutan untuk memperkuat kolaborasi di bidang pembangunan perumahan, sebagaimana diberitakan Antara, Rabu (29/07/2026).

Maruarar mengatakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Indonesia adalah tingginya angka backlog kepemilikan rumah. Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2025, kebutuhan rumah yang belum terpenuhi secara nasional masih mencapai 9,6 juta unit.

“Kami membicarakan pengalaman masing-masing, baik di Indonesia maupun di Tiongkok, (mengenai) bagaimana menangani (masalah di sektor) perumahan, bagaimana menangani backlog perumahan bagi rakyat yang belum memiliki rumah, dan juga bagaimana menangani backlog bagi rakyat yang sudah punya rumah tapi tidak layak huni,” kata Maruarar.

Selain bertukar pengalaman dalam penyediaan hunian, kedua negara juga mendiskusikan strategi penyediaan lahan, skema pembiayaan, serta pemanfaatan teknologi untuk mendukung pembangunan perumahan yang lebih efektif.

“Kita juga bertukar pikiran soal bagaimana soal lahan, bagaimana soal pembiayaan, soal teknologi. Terakhir kita sepakati akan ada tindak lanjut kita akan fokus di perumahan masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah,” ujarnya.

Maruarar menjelaskan pembahasan yang berlangsung sekitar tiga jam itu turut menyoroti pembangunan rumah subsidi yang mengedepankan prinsip ramah lingkungan dan berkelanjutan. Salah satu konsep yang diusulkan adalah penanaman satu pohon untuk setiap unit rumah subsidi yang dibangun.

“Khusus untuk rumah subsidi, satu rumah harus ada satu pohon untuk penghijauan,” kata dia.

Sementara itu, Menteri Perumahan dan Pembangunan Perkotaan dan Pedesaan Republik Rakyat Tiongkok Ni Hong menilai pertemuan tersebut berlangsung secara terbuka dan menjadi landasan untuk memperluas kerja sama kedua negara di sektor perumahan.

“Kami juga berkenan di bawah arahan (pemerintah Indonesia dan China), kedua negara bisa menciptakan bidang kerja sama yang baru di dalam bidang perumahan. Ini karena Indonesia merupakan mitra perdagangan yang utama, sehingga kerja sama di bidang perumahan diharapkan bisa meningkat ke tahap yang lebih tinggi,” kata Ni Hong.

Ni Hong menambahkan pemerintah China juga akan mendorong pelaku usaha di negaranya untuk berpartisipasi dalam pengembangan sektor perumahan di Indonesia. Menurutnya, meskipun setiap negara memiliki tantangan yang berbeda, pertukaran pengalaman dapat menjadi dasar untuk menemukan solusi bersama.

“Kondisi di tiap negara memang berbeda, sehingga tantangan yang dialami dan dihadapi juga akan berbeda. Tapi kami berkenan untuk saling belajar dan mencari solusi bersama,” kata Ni Hong.

“Setelah pertemuan antara kedua negara ini, kita pasti bisa menciptakan lebih banyak semangat pada persahabatan yang akrab,” ujarnya menambahkan. []

Redaksi01