DPRD Medan Soroti Kinerja BUMD, Sejumlah Perusahaan Daerah Terus Merugi

MEDAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan menyoroti kinerja badan usaha milik daerah (BUMD) yang dinilai belum mampu memberikan kontribusi optimal terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Sejumlah perusahaan daerah bahkan disebut masih mengalami kerugian dan bergantung pada dukungan anggaran pemerintah, sehingga memunculkan kritik terhadap kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Medan dalam pengelolaan BUMD.

Sorotan tersebut disampaikan Ketua Komisi III DPRD Kota Medan Salomo TR Pardede, Kamis (06/08/2026). Menurutnya, kondisi beberapa perusahaan umum daerah (PUD) menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola dan kepemimpinan BUMD di bawah Pemerintah Kota (Pemkot) Medan.

“Wali Kota Medan tetap menjadi orang yang paling bertanggung jawab atas kondisi BUMD saat ini. Karena yang memilih orang-orang untuk mengisi direksinya itu beliau. Ketika BUMD tidak berkembang dan malah mengalami kemunduran, sudah jelas yang disalahkan Wali Kota,” tegas Salomo, sebagaimana diberitakan Agiodeli, Kamis (06/08/2026).

Ia menilai Perusahaan Umum Daerah (PUD) Pembangunan berada dalam kondisi yang memprihatinkan karena disebut tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran gaji karyawan secara penuh. Menurutnya, situasi tersebut mencerminkan kondisi keuangan perusahaan yang tidak sehat.

“Bayangkan saja, membayar gaji karyawan saja tidak bisa. Berarti perusahaan ini tidak sehat. Apapun alasannya, ini jelas tidak wajar. Mau sampai kapan seperti ini terus? Bertahun-tahun merugi,” ketusnya.

Selain itu, Salomo juga menyoroti kondisi PUD Rumah Potong Hewan (RPH) yang disebut masih mengandalkan subsidi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahun. Ia menilai keberadaan perusahaan daerah seharusnya mampu memberikan kontribusi bagi daerah, bukan terus bergantung pada bantuan pemerintah.

“Kalau hanya mengandalkan subsidi APBD, terus fungsi BUMD apa? Wali Kota tidak bisa sekedar cakap-cakap evaluasi, harus ada bukti nyata,” ujarnya.

Perhatian DPRD Kota Medan juga tertuju pada kinerja PUD Pasar. Salomo menilai laba perusahaan yang hanya sekitar Rp400 juta per tahun tidak sebanding dengan potensi pendapatan dari 52 pasar tradisional yang dikelola.

“Harusnya bisa belasan miliar per tahun. Tapi ini cuma Rp400 juta. Kami sangat yakin banyak kebocoran terjadi dan PUD Pasar juga kurang transparan dalam pengelolaan dengan pihak ketiga,” ungkapnya.

Ia menegaskan Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Kota Medan akan terus mengawasi perkembangan seluruh BUMD karena berkaitan langsung dengan peningkatan PAD serta pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola perusahaan daerah diperlukan agar BUMD mampu menjalankan fungsi bisnis sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi daerah secara berkelanjutan. []

Redaksi01