DPRD DKI Minta BUMD Tingkatkan Kontribusi terhadap PAD
JAKARTA – Peningkatan kualitas layanan publik dinilai dapat menjadi salah satu cara bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta untuk memperbesar kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama ketika pemerintah daerah tengah menerapkan efisiensi anggaran. Perbaikan layanan transportasi hingga pemanfaatan aset daerah dinilai harus berjalan beriringan dengan target peningkatan pendapatan.
Anggota Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Andika Wisnuadji Putra Soebroto, mencontohkan PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) sebagai salah satu BUMD yang dapat menghubungkan peningkatan kualitas pelayanan dengan potensi pertumbuhan pendapatan.
“Kalau pelayanan lebih maksimal, masyarakat lebih nyaman. Pastinya pendapatan juga akan lebih berdampak,” katanya, sebagaimana diberitakan Antara, Rabu, (19/08/2026).
Menurut Andika, peningkatan pendapatan BUMD tidak semestinya hanya dilihat dari besarnya keuntungan perusahaan. Kinerja badan usaha milik daerah juga perlu tercermin dari kualitas layanan yang diterima masyarakat sebagai pengguna.
Ia menilai pendekatan tersebut penting karena BUMD memiliki dua fungsi sekaligus, yakni menjalankan kegiatan usaha dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Karena itu, upaya meningkatkan penerimaan daerah tidak boleh mengesampingkan kepentingan publik.
Salah satu hal yang menjadi perhatian Andika adalah penerapan Driver Monitoring System (DMS) pada armada Transjakarta. Sistem tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai pemenuhan kebutuhan administratif, tetapi benar-benar digunakan untuk memperkuat keselamatan dan kenyamanan penumpang.
“Untuk memastikan keselamatan pengguna Transjakarta. Tapi, itu juga dipastikan tidak hanya sekadar sistem, tapi memang benar-benar berguna untuk kenyamanan dan keamanan pengguna Transjakarta,” kata Andika.
Andika juga mengingatkan bahwa optimalisasi kinerja BUMD perlu dilakukan dengan prinsip bisnis yang sehat. Menurut dia, perusahaan daerah tidak seharusnya terus bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), terlebih ketika ruang fiskal pemerintah daerah menghadapi kebijakan efisiensi.
“BUMD seharusnya tidak terus bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun, BUMD dituntut mampu menjalankan prinsip bisnis secara sehat, sehingga dapat memberikan tambahan pendapatan bagi daerah,” kata Andika di Jakarta, Rabu.
Ia mengatakan orientasi memperoleh keuntungan merupakan bagian penting dalam pengelolaan badan usaha. Keuntungan tersebut pada akhirnya diharapkan dapat memberikan tambahan penerimaan bagi pemerintah daerah.
“Kalau namanya sistem berbisnis, ya pasti semua ingin untung. Harusnya BUMD-BUMD ini bisa memberikan tambahan untuk APBD,” ujarnya.
Selain Transjakarta, Andika menilai pengelolaan aset dan fasilitas yang dimiliki BUMD juga dapat menjadi sumber penerimaan daerah. Ia mencontohkan kawasan Ancol yang saat ini banyak dimanfaatkan pihak ketiga untuk berbagai kegiatan.
Menurut dia, pemanfaatan aset oleh pihak ketiga merupakan langkah positif selama memberikan manfaat ekonomi yang sepadan bagi daerah. Pengelolaan tersebut perlu terus dievaluasi agar aset publik tidak hanya aktif digunakan, tetapi juga mampu menghasilkan kontribusi yang optimal.
Di sisi lain, Andika menilai pemerintah daerah masih perlu memperbaiki keseimbangan antara anggaran yang dikeluarkan untuk BUMD dan penerimaan yang kembali diperoleh daerah. Evaluasi diperlukan agar dukungan pemerintah terhadap badan usaha daerah menghasilkan manfaat yang lebih besar.
“Kemarin kita kritisi karena ada ketidakseimbangan. Apa yang kita keluarkan, tidak seimbang dengan apa yang kita dapatkan,” ucapnya.
Dengan demikian, peningkatan PAD tidak hanya bergantung pada penambahan sumber penerimaan baru, tetapi juga pada kemampuan BUMD mengoptimalkan bisnis, aset, dan layanan yang telah dimiliki. Perbaikan kualitas pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus memperkuat kinerja keuangan perusahaan daerah dan kontribusinya terhadap APBD. []
Redaksi01
