Mahasiswa Banten Desak Transparansi Seleksi Direksi Tiga BUMD
SERANG – Lingkar Mahasiswa Banten (LMB) meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten membuka proses seleksi calon direksi tiga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) secara transparan dan objektif. Desakan itu disampaikan melalui permohonan audiensi dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Banten untuk mengetahui komitmen serta langkah pemerintah daerah dalam memastikan proses rekrutmen tidak menimbulkan persoalan baru dalam pengelolaan perusahaan daerah.
LMB secara resmi mengirimkan surat permohonan audiensi kepada Pemprov Banten pada Rabu (19/08/2026). Organisasi mahasiswa tersebut meminta kesempatan untuk berdialog langsung dengan Sekda Banten terkait proses seleksi jajaran direksi tiga BUMD yang saat ini tengah berlangsung.
Tiga perusahaan yang masuk dalam proses seleksi tersebut adalah PT Agrobisnis Banten Mandiri (ABM) Perseroda, PT Banten Global Development, dan Jamkrida Banten. Pemprov Banten sebelumnya telah membentuk Panitia Seleksi (Pansel) untuk menjalankan proses penjaringan dan penentuan calon direksi.
Ketua Umum (Ketum) LMB Aditiya Farhan mengatakan pengawasan terhadap proses seleksi perlu dilakukan sejak tahapan awal, bukan hanya ketika nama-nama calon direksi telah ditetapkan. Menurut dia, Pansel memiliki posisi strategis karena menentukan persyaratan sekaligus menyeleksi kandidat yang nantinya akan memimpin BUMD.
“Pengawalan terhadap proses seleksi harus dimulai sejak tahapan kerja panitia seleksi (Pansel). Sebab, Pansel memiliki peran penting dalam menentukan persyaratan hingga menyeleksi calon-calon direksi yang akan memimpin BUMD milik Provinsi Banten,” kata Aditiya Farhan, Rabu (19/08/2026) di Kawasan Kantor Pusat Pemerintahan Provinsi Banten, Serang, sebagaimana dilansir Kicaunews, Rabu, (19/08/2026).
Aditiya menilai transparansi dalam proses tersebut penting karena kinerja direksi akan berhubungan langsung dengan pengelolaan perusahaan daerah. Ia juga ingin mengetahui langkah konkret dan roadmap yang disiapkan Pemprov Banten untuk memastikan BUMD dapat dikelola secara profesional dan tidak kembali mengalami kerugian.
“Yang ingin kami ketahui adalah bentuk komitmen Pemprov Banten untuk mencegah terulang-nya persoalan seperti yang sebelumnya terjadi di PT ABM Perseroda, dimana itu berpotensi merugikan keuangan BUMD dan daerah,” terang Aditiya.
Menurut dia, keterbukaan proses rekrutmen diperlukan untuk membangun kepercayaan publik sekaligus mencegah munculnya dugaan keberpihakan dalam penentuan calon direksi. LMB meminta Pemprov Banten memberi ruang kepada berbagai kelompok masyarakat untuk menyampaikan pandangan terkait proses tersebut.
Aditiya secara khusus mendorong agar mahasiswa Banten yang berada di luar daerah tetap memperoleh kesempatan menyampaikan masukan. Menurutnya, keterlibatan kelompok mahasiswa dapat menjadi bagian dari pengawasan publik terhadap proses pengisian jabatan strategis di perusahaan milik daerah.
“Kami ingin mendengar langsung komitmen serta roadmap transparansi dari Pemprov Banten. Kalau memang memungkinkan, kami juga ingin memberikan pendapat dan masukan agar proses seleksi BUMD ini tidak berat sebelah dan tidak ada praktek main mata antara Pansel dengan pihak-pihak yang berkepentingan,” tambah Aditiya.
Ia menilai proses pemilihan direksi BUMD merupakan agenda penting karena tidak hanya berkaitan dengan keberlangsungan perusahaan, tetapi juga menyangkut pengelolaan aset dan keuangan daerah. Karena itu, sosok yang nantinya terpilih diharapkan memiliki kompetensi dan mampu membawa perusahaan daerah menjalankan kegiatan usaha secara sehat.
LMB berharap permohonan audiensi tersebut dapat ditindaklanjuti Pemprov Banten. Dialog antara pemerintah daerah dan mahasiswa diharapkan menghasilkan keterbukaan informasi mengenai mekanisme seleksi sekaligus memperkuat proses rekrutmen yang transparan dan akuntabel. []
Redaksi01
