DPRD Kota Bogor Siapkan KUR untuk Dorong UMKM Naik Kelas

BOGOR – Akses pembiayaan dan pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan disiapkan menjadi dua jalur baru untuk memperkuat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kota Bogor. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor mendorong agar dukungan tersebut tidak berhenti pada pelatihan, tetapi berlanjut pada pembiayaan dan pengembangan usaha agar pelaku UMKM mampu meningkatkan skala bisnis.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor, Adityawarman Adil, mengatakan penguatan UMKM perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui kolaborasi antara DPRD, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, perangkat daerah, dan pelaku usaha. Upaya itu dinilai penting untuk meningkatkan kapasitas sekaligus daya saing UMKM di tengah persaingan usaha yang semakin ketat.

Pernyataan tersebut disampaikan Adityawarman saat menghadiri pelatihan bertajuk UMKM Bertumbuh, Berinovasi dan Berdaya Saing di Kota Bogor, Selasa, (25/08/2026), sebagaimana diberitakan VIVA, Selasa, (25/08/2026).

Menurut Adityawarman, pelatihan menjadi salah satu instrumen untuk memperluas wawasan pelaku UMKM. Namun, peningkatan kemampuan tersebut perlu diikuti dengan dukungan lain, terutama akses pembiayaan dan penguatan pengelolaan usaha.

“DPRD Kota Bogor insyaallah selalu mendukung dan mensupport serta menyiapkan hal-hal yang diperlukan untuk pengembangan UMKM,” kata Adityawarman.

Pada 2026, DPRD Kota Bogor telah berkolaborasi dengan perangkat daerah yang membidangi UMKM untuk menggelar sejumlah kegiatan pelatihan. Program tersebut diarahkan sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat sektor UMKM sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Langkah berikutnya yang tengah disiapkan ialah program Kredit Usaha Rakyat (KUR) tingkat daerah yang ditargetkan mulai memperoleh anggaran pada 2027. Program tersebut dirancang untuk membantu pelaku UMKM mendapatkan pembiayaan sehingga memiliki ruang lebih besar untuk memperluas dan meningkatkan skala usahanya.

Adityawarman mengatakan penerapan program tersebut kemungkinan diawali melalui proyek percontohan dengan jumlah penerima yang masih terbatas. Skema itu diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sebelum diperluas pada tahun-tahun berikutnya.

“Kita sedang mencoba pilot project. Mungkin anggarannya belum banyak, tetapi mudah-mudahan bisa menjadi role model atau pilot project untuk tahun-tahun berikutnya,” ujarnya.

Ia berharap program pembiayaan tersebut nantinya dapat menjangkau lebih banyak pelaku UMKM. Dengan dukungan modal yang memadai, pelaku usaha diharapkan tidak hanya mampu mempertahankan kegiatan usahanya, tetapi juga melakukan ekspansi dan meningkatkan kapasitas bisnis.

“Ke depan lebih banyak lagi pegiat UMKM yang dapat melakukan eskalasi bisnis, khususnya dengan pembiayaan usaha,” jelasnya.

Selain menyiapkan skema pembiayaan, DPRD Kota Bogor juga tengah merampungkan peraturan daerah mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (TJSL). Regulasi tersebut dipandang dapat membuka ruang yang lebih besar bagi keterlibatan perusahaan dalam mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Adityawarman menyebut potensi dana TJSL dari perusahaan yang beroperasi di Kota Bogor mencapai ratusan miliar rupiah. Karena itu, DPRD mendorong koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan agar pemanfaatan dana tersebut dapat diarahkan pada program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, termasuk pelaku UMKM.

“Kami sedang merampungkan dan mengoordinasikan dengan berbagai stakeholder. Mudah-mudahan dari bagian TJSL perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Bogor, banyak alokasinya untuk UMKM kita di Kota Bogor,” ungkapnya.

Di sisi lain, Adityawarman menekankan pentingnya peningkatan kapasitas pelaku usaha. Menurutnya, kemampuan mengelola keuangan menjadi salah satu faktor yang menentukan keberlanjutan UMKM. Pelaku usaha juga perlu memperhatikan cara mengemas produk agar memiliki nilai jual dan mampu bersaing di pasar.

Karena itu, peserta pelatihan diharapkan tidak hanya mengikuti materi secara teoritis, tetapi juga menerapkannya dalam kegiatan usaha masing-masing. Pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan, inovasi, dan pengemasan produk dinilai dapat menjadi modal penting bagi UMKM untuk bertahan sekaligus berkembang.

DPRD Kota Bogor berharap kombinasi pelatihan, akses pembiayaan, dan pemanfaatan potensi TJSL dapat membentuk ekosistem yang lebih mendukung UMKM. Dengan langkah tersebut, semakin banyak pelaku usaha di Kota Bogor diharapkan dapat naik kelas, memperluas pasar, dan memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian daerah. []

Redaksi01