Lokasi Kopdes Viral Dipersoalkan, Ini Penjelasan Menkop
JAKARTA – Pemerintah menyebut lokasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) yang dinilai kurang ideal hanya sebagian kecil dari sekitar 30.000 koperasi yang tengah dibangun. Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengatakan jumlah lokasi yang menjadi sorotan tersebut diperkirakan kurang dari 10 titik, sementara sebagian besar penetapan lokasi dilakukan melalui musyawarah di tingkat desa.
Pernyataan itu disampaikan Ferry untuk merespons sorotan publik terhadap sejumlah bangunan KDMP yang viral karena dianggap berada di lokasi yang tidak lazim, mulai dari dekat pemakaman hingga kawasan tambak dan wilayah yang dari udara terlihat terpencil.
“Saya pernah juga menyampaikan bahwa yang tidak ideal itu mungkin kurang dari 10 dari 30 ribuan yang sedang dibangun,” kata Ferry sebagaimana diberitakan Kompas, Rabu, (26/08/2026).
Menurut Ferry, pemerintah memahami kritik dan masukan masyarakat terkait penempatan sejumlah bangunan koperasi. Namun, keputusan mengenai lokasi tidak sepenuhnya ditentukan pemerintah pusat karena desa memiliki peran dalam menetapkan titik pembangunan melalui forum musyawarah.
“Bukan kita menafikan masukan itu. Tapi penentuan lokasi Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, meskipun itu tidak ideal, itu sudah dilaksanakan melalui musyawarah di desa, gitu,” ucap Ferry.
Ia menegaskan, pemerintah desa menjadi pihak yang menentukan lokasi sekaligus memiliki pertimbangan tersendiri dalam memilih tempat pembangunan. Apabila setelah pembangunan ditemukan persoalan teknis atau lokasi ternyata kurang mendukung operasional koperasi, solusi akan dirumuskan oleh pihak desa.
“Jadi mereka sendiri yang menentukan itu. Jadi mereka pasti juga punya pertimbangan. Kalaupun misalkan ada lokasi yang tidak ideal itu, nanti mereka akan mencarikan solusinya gitu,” ujar Ferry.
Sorotan terhadap lokasi KDMP juga menjadi salah satu isu yang masuk melalui layanan pusat pengaduan atau call center yang disediakan Kementerian Koperasi. Ferry mengatakan sejumlah laporan mengenai lokasi koperasi yang viral telah diterima dan ditindaklanjuti oleh pihaknya.
Salah satu laporan menyebut terdapat KDMP yang dibangun di tengah area pemakaman. Setelah dilakukan pengecekan, informasi tersebut menurut Ferry tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi di lapangan.
“Ada yang katanya di tengah kuburan, begitu kita cek bukan di tengah kuburan itu. Di pinggir, samping,” ungkapnya.
Laporan lain berkaitan dengan kabar bahwa sebuah sekolah dasar (SD) dibongkar untuk pembangunan KDMP. Namun, setelah diperiksa, Ferry menyebut bangunan sekolah tersebut tidak dibongkar. Akses menuju koperasi disebut berada di jalan kecil yang berada di samping bangunan sekolah.
“Bukan (dibongkar), itu melalui jalan kecil di sebelah bangunan SD-nya,” ujar dia.
Ferry mengatakan banyaknya laporan menunjukkan tingginya perhatian masyarakat terhadap pembangunan KDMP. Ia memastikan setiap laporan yang diterima melalui layanan tersebut tetap ditanggapi.
“Banyak (laporan yang masuk) dan itu selalu kita respons,” kata dia.
Sejumlah lokasi KDMP memang sempat menjadi perhatian publik. Di Desa Sindukarto dan Desa Sumberharjo, Kabupaten Wonogiri (Wonogiri), misalnya, dua bangunan koperasi yang berada di sisi berlawanan jalan menjadi sorotan karena terlihat saling berhadapan.
Komandan Distrik Militer (Dandim) 0728/Wonogiri Rodricho Ivan Pattihahuan sebelumnya menjelaskan kedua bangunan tersebut berada di desa yang berbeda. Menurut dia, posisi di tepi jalan utama justru menjadi salah satu pertimbangan pemilihan lokasi.
“(KDMP) Yang Sindukarto kalau kita dari arah Wonogiri itu sebelah kanan. Kalau yang Sumberharjo itu sebelah kiri. Itu beda desa,” ujar Rodricho saat dihubungi Kompas, Rabu, (29/07/2026).
“Itu ramai. Karena mungkin pertimbangannya di situ letaknya strategis, kemudian berada di tengah-tengah perkampungan masing-masing, dan di pinggir jalan utama, jadi penentuannya,” kata Rodricho.
Sorotan serupa muncul terhadap KDMP di Tumenggungan Baru, Kabupaten Lamongan (Lamongan), yang dibangun di sekitar area pemakaman umum. Sementara itu, bangunan KDMP di Desa Cikaracak, Kabupaten Majalengka (Majalengka), Jawa Barat, juga sempat viral karena terlihat berada di kawasan pegunungan dan dikelilingi pepohonan.
Namun, Kepala Desa Cikaracak Aon menjelaskan kondisi tersebut tidak berarti koperasi sulit diakses. Bangunan KDMP berada di tepi jalan kabupaten yang menjadi penghubung antarkecamatan.
“Padahal, Kopdes Merah Putih Cikaracak ini berdirinya di pinggir jalan yang statusnya adalah Jalan Kabupaten, jalan penghubung antara Kecamatan Argapura dan Kecamatan Sindang. Ini jalur hidup,” kata Aon.
Menurut Aon, sudut pengambilan gambar dari udara membuat bangunan koperasi terlihat seolah-olah berada jauh di tengah hutan. Padahal, kondisi geografis kawasan pegunungan memang membuat lingkungan sekitar tampak hijau ketika dilihat dari ketinggian.
Perdebatan mengenai lokasi juga terjadi di Desa Langgenharjo, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati (Pati), Jawa Tengah. Bangunan KDMP di wilayah tersebut berada di kawasan tambak ikan dan berdekatan dengan embung desa.
Pemerintah desa menyebut lokasi itu telah dipilih melalui musyawarah serta berkaitan dengan rencana pengembangan kawasan wisata desa. Namun, sebagian warga mempertanyakan aksesibilitas lokasi karena dinilai terlalu jauh dari permukiman.
Salah seorang warga Desa Langgenharjo, Didik Mulyono, menilai lokasi koperasi seharusnya mudah dijangkau agar keberadaannya benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Lokasinya terlalu jauh dari rumah warga. Di sekelilingnya juga tambak semua. Saya khawatir nanti masyarakat justru malas datang sehingga koperasi kurang dimanfaatkan,” ujar dia.
Beragam contoh tersebut menunjukkan bahwa persoalan lokasi KDMP tidak selalu dapat dilihat hanya dari tampilan bangunan atau foto yang beredar di media sosial. Pemerintah menilai sebagian penentuan lokasi merupakan hasil keputusan desa, sementara masyarakat menginginkan koperasi ditempatkan di titik yang mudah diakses dan mampu mendukung aktivitas ekonomi warga.
Dengan target pembangunan sekitar 30.000 KDMP, pemerintah kini menghadapi tantangan untuk memastikan setiap lokasi tidak hanya memenuhi keputusan musyawarah desa, tetapi juga dapat berfungsi secara optimal. Respons terhadap laporan masyarakat dan evaluasi terhadap lokasi yang dinilai bermasalah menjadi bagian penting agar pembangunan koperasi benar-benar sesuai dengan kebutuhan warga. []
Redaksi01
