Ada 29.000 Apartemen Belum Terjual, Jakarta Dorong Pembiayaan Hunian Terjangkau

JAKARTA – Sekitar 29.000 unit apartemen di Jakarta yang belum terserap pasar berpotensi menjadi salah satu sumber hunian bagi masyarakat, terutama di tengah backlog perumahan yang mencapai sekitar 402.287 kepala keluarga. Pemerintah bersama pelaku industri properti kini mendorong optimalisasi stok hunian yang telah tersedia melalui berbagai skema pembiayaan agar lebih mudah diakses masyarakat.

Optimalisasi hunian yang telah tersedia menjadi salah satu pembahasan dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Realestat Indonesia (REI) Daerah Khusus Jakarta Tahun 2026. Langkah tersebut dinilai penting karena keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah terus menjadi tantangan dalam penyediaan hunian di kawasan perkotaan.

Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Kreshnariza Harahap mengatakan persoalan perumahan tidak hanya berkaitan dengan pembangunan unit baru, tetapi juga bagaimana hunian yang telah tersedia dapat dipertemukan dengan masyarakat yang membutuhkan.

“Tetapi, bagaimana memastikan rumah yang sudah tersedia dapat terhubung dengan masyarakat yang membutuhkan melalui dukungan pembiayaan yang tepat,” kata Kreshnariza dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Realestat Indonesia (REI) DKI Jakarta Tahun 2026 di Jakarta, Kamis (27/08/2026), sebagaimana dilansir Antara, Kamis, (27/08/2026).

Menurut Kreshnariza, keterhubungan antara produk hunian, kemampuan pembiayaan, dan kebutuhan masyarakat menjadi faktor penting untuk meningkatkan penyerapan stok rumah yang telah dibangun.

“Ketika produk hunian, pembiayaan dan kebutuhan masyarakat dapat dipertemukan, maka stok hunian yang ada dapat menjadi bagian dari solusi pemenuhan kebutuhan rumah,” ucapnya.

Pemerintah telah menyiapkan sejumlah instrumen untuk memperluas akses terhadap hunian vertikal. Salah satunya melalui Keputusan Menteri PKP Nomor 1721/KPTS/M/2026 tentang Kriteria Satuan Rumah Susun Umum dalam Fasilitasi Pemerintah Pusat yang ditetapkan pada 6 Agustus 2026.

Melalui kebijakan tersebut, tersedia sejumlah relaksasi pembiayaan berupa tenor kredit maksimal hingga 40 tahun, suku bunga 6 persen per tahun atau bunga berjenjang, serta dukungan penanggungan Iuran Jaminan Pemeliharaan (IJP) oleh pemerintah. Kebijakan itu juga mengatur konversi Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) menjadi subsidi biaya proses Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk rumah susun umum.

Di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), harga jual satuan rumah susun umum ditetapkan pada kisaran Rp13 juta hingga Rp14,5 juta per meter persegi. Luas lantai unit berada pada rentang 21 hingga 45 meter persegi dan kebijakan tersebut diharapkan dapat memperluas akses Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) terhadap hunian vertikal.

Pemerintah juga mendorong skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) rumah susun inden serta KPR Danantara. KPR Danantara menggunakan skema bunga efektif berjenjang mulai 2,75 persen pada tahun pertama hingga tahun ketiga dan maksimal 12,5 persen pada tahun ke-21 hingga tahun ke-30, dengan jangka waktu kredit hingga 30 tahun.

Kreshnariza menilai kebijakan pembiayaan perlu diikuti kesiapan pengembang dalam menyediakan hunian yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat perkotaan, termasuk generasi muda.

“Pengembangan hunian tidak cukup hanya memperhatikan harga. Luasan unit, desain, fleksibilitas pembayaran, kualitas bangunan dan lokasi juga menjadi faktor penting agar produk benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” jelasnya.

Selain pembiayaan, pemerintah mendorong pemanfaatan teknologi properti atau Property Technology (PropTech) untuk memetakan stok hunian yang tersedia secara nyata. Pemanfaatan teknologi tersebut diharapkan dapat mempercepat pertemuan antara unit hunian yang belum terserap dengan calon pembeli yang membutuhkan tempat tinggal.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) REI Daerah Khusus Jakarta Arvin F. Iskandar mengatakan masih banyak hunian yang telah selesai dibangun, tetapi belum terserap secara optimal oleh pasar. Berdasarkan riset Colliers Indonesia yang menjadi rujukan REI Daerah Khusus Jakarta, jumlah apartemen yang belum terserap di Jakarta mencapai sekitar 29.000 unit.

Menurut Arvin, keberadaan stok hunian tersebut seharusnya dapat menjadi peluang untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah tanpa seluruh solusi harus bergantung pada pembangunan unit baru. Namun, harga hunian dan kemampuan daya beli masyarakat masih memerlukan jembatan melalui kebijakan, insentif, dan instrumen pembiayaan.

“Jangan sampai kita terus berbicara tentang kebutuhan membangun rumah baru, sementara di sisi lain ada hunian yang sudah tersedia tetapi belum bisa diakses oleh masyarakat,” ujar Arvin.

Kepala Bidang (Kabid) Pembiayaan dan Kemitraan Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Khusus Jakarta Ledy Natalia mengatakan persoalan keterjangkauan hunian tidak dapat dipisahkan dari kemampuan daya beli masyarakat.

Data yang dibahas dalam Rakerda REI Daerah Khusus Jakarta menunjukkan backlog perumahan mencapai sekitar 402.287 kepala keluarga. Kondisi tersebut diperberat oleh kenaikan harga tanah dan tekanan terhadap daya beli masyarakat yang membuat akses kepemilikan hunian menjadi semakin menantang.

Untuk memperluas akses tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Khusus Jakarta mengembangkan Fasilitas Pembiayaan Perolehan Perumahan (FPPR). Skema tersebut menawarkan bunga tetap 5 persen hingga akhir tenor, pembiayaan hingga 100 persen tanpa uang muka, jangka waktu kredit hingga 20 tahun, perlindungan asuransi, serta pembebasan biaya provisi dan administrasi.

“Skema tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk hunian eksisting, sehingga berpotensi mendukung upaya mempercepat penyerapan hunian yang telah tersedia,” katanya.

Pemprov Daerah Khusus Jakarta bersama perbankan dan pelaku usaha juga telah mengembangkan sejumlah proyek hunian terjangkau, antara lain Menara Samawa, Menara Kanaya, Sentraland Cengkareng, Bandar Kemayoran, serta proyek kolaborasi dengan PT Sentra Pangan Indonesia (SPI).

Pemanfaatan stok hunian yang telah tersedia melalui pembiayaan yang lebih terjangkau diharapkan dapat menjadi bagian dari strategi mengurangi kesenjangan antara tingginya kebutuhan rumah dan keterbatasan lahan di Jakarta. Upaya tersebut sekaligus membuka peluang agar hunian yang telah dibangun dapat lebih cepat dihuni masyarakat yang membutuhkan. []

Redaksi01