Pemkot Jaksel Siapkan 75 Posko Verifikasi Rumah Subsidi untuk PJLP
JAKARTA SELATAN – Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan menyiapkan posko verifikasi di 10 kecamatan dan 65 kelurahan untuk memperluas akses kepemilikan rumah bersubsidi bagi penyedia jasa lainnya perorangan (PJLP). Langkah tersebut diarahkan untuk memastikan penyaluran fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) tepat sasaran.
Wali Kota Jakarta Selatan Syafrin Liputo mengatakan posko di tingkat kecamatan dan kelurahan akan memudahkan proses pendataan serta verifikasi calon penerima FLPP. Mekanisme tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas manfaat program perumahan kepada seluruh PJLP di wilayahnya.
“Oleh sebab itu, kami akan mendirikan posko baik itu di 10 kecamatan maupun 65 kelurahan untuk memudahkan verifikasi data yang dibutuhkan agar penyaluran FLPP ini dapat langsung tepat sasaran ke seluruh PJLP di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Selatan,” ujarnya di Jakarta, Selasa (15/09/2026).
Syafrin mengapresiasi Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) yang memberikan dukungan melalui skema FLPP. Menurutnya, fasilitas tersebut membuka peluang bagi PJLP untuk memiliki rumah dengan dukungan pembiayaan dari Bank Jakarta.
Program tersebut telah dimulai dengan pemberian fasilitas perumahan bagi sekitar 210 PJLP di kawasan Tanah Kusir. Pemerintah daerah berharap jumlah penerima tidak berhenti pada tahap awal tersebut, mengingat masih terdapat sekitar 5.000 PJLP lainnya yang diharapkan dapat memperoleh fasilitas serupa.
“Oleh sebab itu, kami harapkan bahwa tidak berhenti di 210 orang, tetapi keseluruhan PJLP di lingkungan Pemerintah Jakarta Selatan itu mendapatkan fasilitas yang mana ada sekitar 5.000 orang lagi lainnya. Dan kami tentu akan mendukung penuh,” katanya.
Kebutuhan terhadap hunian bersubsidi dinilai semakin penting di tengah kenaikan harga rumah di Jakarta. Karena itu, Syafrin menyebut dukungan pemerintah melalui program perumahan diperlukan agar kepemilikan rumah bagi PJLP dapat diperluas.
“Semoga upaya kita bersama ini bisa terealisasi tidak terlalu lama. Dengan Program Tiga Juta Rumah, maka targetnya 2029 seluruh PJLP sudah dapat memiliki rumah sendiri,” katanya.
Syafrin mengatakan pemerintah daerah telah memberikan instruksi dan menyatakan kesiapan untuk mendukung pelaksanaan program tersebut. Upaya di tingkat kecamatan dan kelurahan diharapkan membuat proses verifikasi lebih mudah sekaligus mempercepat penyaluran fasilitas pembiayaan perumahan.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono menyebut sektor perumahan sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional karena berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, percepatan penyediaan hunian yang berkualitas dan terjangkau membutuhkan kolaborasi lintas kementerian, pemerintah daerah, lembaga pembiayaan, serta sektor swasta.
Ia juga menegaskan pembangunan perumahan tidak hanya berorientasi pada penyediaan bangunan, tetapi turut berkaitan dengan peningkatan kualitas hidup dan pembangunan yang inklusif serta berkelanjutan, sebagaimana diberitakan Antara, Selasa, (15/09/2026). []
Redaksi01
