Ratusan UMKM Sulsel Didorong Naik Kelas Lewat BWU 2026

MAKASSAR – Ratusan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Sulawesi Selatan mendapat akses pembiayaan dan pendampingan usaha melalui Bursa Wirausaha Unggulan (BWU) Sulawesi Selatan 2026. Dari lebih dari 600 peserta yang mengikuti proses kurasi, sebanyak 414 usaha dinyatakan lolos dan siap mengakses pembiayaan melalui ekosistem mitra yang disiapkan pemerintah.

BWU Sulsel 2026 digelar di Baruga Andi Pangerang Pettarani, Universitas Hasanuddin (Unhas), Makassar, Selasa (15/09/2026). Kegiatan tersebut mempertemukan pelaku usaha dan calon wirausaha dengan lembaga pembiayaan, perbankan, perguruan tinggi, inkubator, badan usaha milik negara (BUMN), perusahaan swasta, serta platform digital.

Dari 414 peserta yang lolos kurasi, sekitar 62 persen bergerak di sektor produksi, sedangkan sisanya berada di sektor nonproduksi. Bidang usaha yang dominan meliputi industri pengolahan, pertanian, peternakan, dan perikanan.

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengatakan penguatan kewirausahaan diarahkan untuk menciptakan nilai tambah sekaligus membuka lapangan kerja. Menurut dia, pengembangan usaha membutuhkan dukungan ekosistem yang menghubungkan pelaku usaha dengan berbagai kebutuhan bisnis.

“Kewirausahaan menjadi pilihan strategis untuk menciptakan solusi, menghasilkan nilai tambah, membuka lapangan kerja, dan menggerakkan perekonomian. Inilah makna tema ‘Berani Memulai, Terus Bertumbuh, Siap Berdampak’,” ujar Maman dalam arahannya sebagaimana diberitakan Media Indonesia, Selasa, (15/09/2026).

Pemerintah menargetkan rasio kewirausahaan mencapai 3,6 persen pada 2029 dan meningkat menjadi 8 persen pada 2045. Untuk mendukung target tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional sebagai dasar kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, lembaga pembiayaan, inkubator, komunitas, dan pemangku kepentingan lainnya.

Maman menekankan pelaku usaha juga perlu memperkuat aspek dasar bisnis, mulai dari legalitas hingga pemasaran. Kementerian UMKM mengembangkan SAPA UMKM sebagai platform yang menghubungkan pengusaha dengan layanan legalitas, peningkatan kapasitas, pembiayaan, standardisasi, sertifikasi, teknologi, kemitraan, hingga pemasaran.

“Legalitas membangun kepercayaan, pembukuan membuka akses pembiayaan, sertifikasi memperluas pasar, teknologi meningkatkan produktivitas, sementara kemitraan membantu UMKM memperbesar skala bisnis,” jelasnya.

Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Damanik mengatakan BWU Sulsel 2026 melibatkan sekitar 1.000 pelaku UMKM, calon pengusaha, dan pengusaha pemula. Program tersebut melibatkan tujuh kementerian/lembaga, 14 lembaga mitra, lima perguruan tinggi, serta 30 lembaga inkubator yang menaungi 200 tenant.

“BWU bukan sekedar acara seremonial. Ini rangkaian upaya inkubasi dan pendampingan yang dilakukan secara sistematik,” kata Riza.

Selain pendampingan, peserta mendapatkan akses ke sejumlah layanan melalui zona pembiayaan, kemitraan dan pasar, perizinan dan legalitas, serta inkubator dan tenant. Sejumlah inovasi yang diperkenalkan peserta antara lain Smart Aquaculture System, Sipun E-Commerce, EduTech Platform, serta produk hilirisasi rumput laut, kemiri, sagu, dan pinang.

Delapan wirausaha terpilih juga mempresentasikan model bisnis, produk, dan kebutuhan pengembangan usaha di hadapan mitra strategis, investor, lembaga pembiayaan, dan inkubator melalui sesi entrepreneur pitching.

Dari sisi pembiayaan, BWU Sulsel 2026 turut menghadirkan akad massal Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui lima penyalur, yakni BPD Sulselbar, Bank Mandiri, BRI, BSI, dan Pegadaian Syariah.

Secara nasional, realisasi KUR 2026 telah mencapai Rp221 triliun yang disalurkan kepada 3,44 juta UMKM. Sebanyak 65,5 persen atau sekitar Rp145 triliun di antaranya mengalir ke sektor produksi.

Khusus Sulawesi Selatan (Sulsel), penyaluran KUR mencapai Rp12,53 triliun kepada 189 ribu UMKM, dengan porsi sektor produksi sebesar 73 persen.

“Angka itu menunjukkan besarnya potensi dan kebutuhan pembiayaan bagi pemilik usaha di Sulawesi Selatan, sekaligus pentingnya memastikan pembiayaan diikuti pendampingan dan penguatan kapasitas usaha,” ujarnya.

Pelaksanaan BWU di Unhas sekaligus memperkuat peran perguruan tinggi dalam mendorong hasil riset masuk ke dunia usaha. Wakil Rektor V Unhas Amir Ilyas mengatakan kampus didorong tidak hanya menghasilkan lulusan dan publikasi, tetapi juga membawa inovasi penelitian hingga tahap komersialisasi.

“Bukan lagi melahirkan inovasi, melainkan temuan-temuan yang hanya prototipe kemudian tidak dilanjutkan ke pasar,” katanya.

Unhas menyiapkan pengembangan Maritime Science Techno Park sebagai bagian dari ekosistem produk unggulan. Penguatan ekosistem tersebut juga melibatkan sejumlah inkubator di Sulsel, antara lain Direktorat Hilirisasi, Komersialisasi, dan Science Techno Park Unhas, Inkubator UMKM Kota Makassar, Inkubator Bisnis UMKM IKB PPSP IKIP Ujung Pandang, Kalla Institute, UMI, dan Inbistek UNDIPA Makassar.

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi (Sekda Provinsi) Sulsel Andi Darmawan Bintang menyebut daerah tersebut memiliki basis pelaku usaha yang besar. Data Dinas Koperasi dan UKM Sulsel 2025 mencatat terdapat sekitar 1.087.000 UMKM, dengan usaha mikro mencapai 99,3 persen.

“Di balik angka tersebut terdapat jutaan manusia yang menggantungkan kehidupan dan pendapatannya pada kegiatan usaha,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel terus mendorong pelaku UMKM memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB), perizinan pangan industri rumah tangga (PIRT), merek, sertifikasi halal, bantuan peralatan, kemasan, sarana usaha produktif, serta pendampingan manajemen dan pemasaran. Pelatihan digitalisasi, pelatihan vokasional, kurasi produk, dan pendampingan melalui Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) juga menjadi bagian dari penguatan usaha.

Sektor pangan, kopi, rempah, dan perikanan menjadi sejumlah bidang yang dinilai memiliki peluang pasar di dalam maupun luar negeri. Penguatan pembiayaan yang dibarengi pendampingan, legalitas, inovasi, dan akses pasar diharapkan dapat membantu UMKM meningkatkan kapasitas serta memperbesar skala bisnis secara berkelanjutan. []

Redaksi01