Investor China Soroti Status Lahan Proyek Rusun di Indonesia

JAKARTA – Calon investor China yang dijajaki pemerintah untuk proyek rumah susun (rusun) di Indonesia memberikan perhatian pada sejumlah aspek sebelum menanamkan modal, mulai dari kepastian status lahan hingga ketersediaan prasarana, sarana, dan fasilitas umum (PSU). Kepastian pemasaran serta standar keselamatan dan keamanan bangunan juga menjadi bagian dari pembahasan.

Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Roberia, mengatakan pihaknya telah bertemu dengan perwakilan Duta Besar China yang membawa sejumlah calon investor untuk menjajaki peluang investasi properti di Indonesia.

“Tadi saya sudah kumpul dengan perwakilan dengan Dubes Tiongkok, terus mereka membawa juga calon-calon, jangan salah kutip ya, calon-calon investor,” kata Roberia saat ditemui di Kantor Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah RI, Jakarta, Rabu (16/09/2026), sebagaimana diberitakan Detik, Rabu, (16/09/2026).

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian calon investor adalah kepastian kepemilikan atau penguasaan tanah. Mereka membutuhkan kejelasan status lahan agar investasi yang dikeluarkan memiliki dasar hukum yang jelas.

“Mereka (China) meminta jika akan investasi di Indonesia di bidang properti, siapa yang punya tanah. Saya sih kasihan juga kalau status tanahnya nggak jelas, tapi saya masih belum bisa minta jawaban karena memang harus melaporkan ke Bapak Menteri,” ungkap Roberia.

Selain lahan, ketersediaan PSU menjadi pertimbangan berikutnya. Calon investor mempertanyakan dukungan terhadap kebutuhan dasar kawasan seperti air dan listrik, sekaligus memastikan proyek yang dibangun memiliki pasar yang jelas.

“Kemudian PSU-nya dibantu, air, listrik, jangan sampai mereka susah nantinya. Kemudian pemasaran gimana? Ini namanya orang investasi kan, business to business (B2B), tentu mereka harus dapat penghasilan lah,” tuturnya.

Aspek teknis bangunan juga masuk dalam pembahasan. Roberia menyebut calon investor memperhatikan struktur, desain, serta material yang digunakan dalam pembangunan rusun. Standar tersebut berkaitan dengan keselamatan, keamanan, dan kesehatan penghuni.

“Terus terakhir bagaimana dengan struktur dan desain? Dan tadi saya bilang, yang penting sepanjang bahan bangunannya dapat memberikan keselamatan, keamanan, dan kesehatan. Kam kita tahu, pengusaha China itu jago membangun gedung,” ujarnya.

Di sisi pemerintah, Menteri PKP Maruarar Sirait menyebut telah tersedia 10 titik lahan yang dipersiapkan untuk proyek rusun hasil kerja sama Indonesia-China. Pemerintah juga memastikan lahan yang disiapkan mengikuti regulasi yang berlaku, meski lokasi setiap titik belum diumumkan.

“Kan kita sudah siapkan, ada lahannya, ada regulasinya. Ada 10 titik (lahan) yang disiapkan,” tuturnya.

Proyek tersebut pada awalnya diarahkan untuk membangun rusun bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Namun, pemerintah menyebut konsepnya masih dapat berkembang, termasuk untuk hunian kelas menengah, kelas atas, atau kawasan dengan konsep hunian dan komersial mixed-use. China juga direncanakan berperan sebagai investor bersama pihak swasta dari Indonesia.

Pemerintah sebelumnya telah membentuk tim bersama dengan pihak China untuk membahas regulasi, lahan, teknologi, serta skema pelaksanaan pembangunan. Tim tersebut melibatkan jajaran Kementerian PKP dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).

“Saya lihat dalam berbagai bidang kan, misalnya di bidang pertambangan, dari Tiongkok kan sudah banyak kerja sama dan investasi di Indonesia. Saya rasa ini bukan sesuatu yang baru untuk kerja sama, dan salah satu negara yang meningkat investasinya di Indonesia adalah Tiongkok, itu jelas sekali gitu loh ya karena saling percaya dan saling menguntungkan. Tidak menguntungkan salah satu pihak, kan seperti itu,” papar Maruarar.

“Kami sudah membentuk tim bersama dari kementerian kami, dipimpin oleh Dirjen Roberia (Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko), Dirjen Sri (Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan), dan Pak Heru (Komisioner) dari BP Tapera. Kemudian akan bekerjasama dengan tim dari Tiongkok untuk membahas, satu soal regulasi yang bisa saling menguntungkan, yang kedua adalah soal lahan akan segera disurvei beberapa lahan-lahan, yang ketiga bagaimana tadi menggerakkan ekonomi secara utuh dengan prinsip tadi saling percaya dan saling menguntungkan,” pungkas Maruarar.

Dengan demikian, pembahasan proyek rusun Indonesia-China tidak hanya berkaitan dengan penyediaan lahan dan pembangunan fisik, tetapi juga mencakup kepastian hukum, kesiapan infrastruktur, prospek pasar, serta standar bangunan. Pemerintah dan calon investor masih melanjutkan pembahasan untuk menentukan bentuk dan pelaksanaan proyek tersebut. []

Redaksi01