Pemkot Bima Siapkan Verval Koperasi Merah Putih

BIMA – Pemerintah Kota (Pemkot) Bima menyiapkan proses verifikasi dan validasi (verval) Koperasi Merah Putih untuk memastikan data yang menjadi dasar pengembangan koperasi sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Persiapan tersebut dilakukan melalui pembagian tugas tim, penyusunan jadwal kunjungan, serta finalisasi instrumen pendataan.

Langkah itu dibahas dalam rapat Tim Verifikasi dan Validasi (Ferval) Koperasi Merah Putih di Ruang Rapat Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bima, Kamis (17/09/2026). Rapat tersebut menjadi tahap awal sebelum tim melakukan pendataan secara langsung di wilayah Kota Bima.

Sekda Kota Bima Muhammad Fakhrunraji memimpin rapat sekaligus menekankan pentingnya ketepatan data dalam menentukan kebijakan pengembangan koperasi. Menurut dia, seluruh unsur yang terlibat perlu bekerja secara terpadu dan memastikan setiap data yang dihimpun dapat dipertanggungjawabkan.

“Seluruh tim harus memastikan proses verval dilakukan secara objektif dan sesuai kondisi riil di lapangan. Data yang akurat akan menjadi dasar penting dalam penguatan Koperasi Merah Putih di Kota Bima,” ujar Sekda, sebagaimana diberitakan RRI, Kamis (17/09/2026).

Dalam rapat tersebut, peserta menyelaraskan mekanisme pendataan, pembagian wilayah kerja, serta jadwal pelaksanaan verifikasi. Kelengkapan administrasi juga diperiksa agar tim memiliki dokumen pendukung yang diperlukan ketika melakukan pengecekan di lapangan.

Selain itu, instrumen pendataan difinalisasi untuk digunakan sebagai acuan dalam proses verval. Jadwal kunjungan ke setiap kelurahan turut diselaraskan sehingga pelaksanaan pendataan diharapkan dapat berlangsung secara efektif dan efisien.

Pemkot Bima melibatkan perangkat daerah, camat, dan lurah dalam proses tersebut. Kolaborasi lintas unsur diharapkan dapat menghasilkan data koperasi yang valid dan mutakhir sekaligus memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi Koperasi Merah Putih di setiap wilayah.

Data hasil verval selanjutnya diharapkan dapat menjadi landasan dalam menentukan arah pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Koperasi Merah Putih. Dengan data yang sesuai kondisi lapangan, kebijakan pengembangan koperasi dapat disusun secara lebih terukur dan tepat sasaran. []

Redaksi01