7.046 Rumah Tak Layak Huni di Riau Masuk Program BSPS

PEKANBARU – Sebanyak 7.046 rumah masyarakat di seluruh kabupaten/kota di Riau menjadi sasaran program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah menargetkan penyaluran bantuan tersebut rampung pada pertengahan Oktober 2026, sedangkan seluruh pembangunan fisik ditargetkan selesai pada akhir Desember.

Program tersebut diarahkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang masih menempati Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Setiap penerima mendapatkan bantuan Rp20 juta yang disalurkan langsung ke rekening bank penerima.

Pelaksana Tugas Gubernur Riau SF Hariyanto mengatakan, pelaksanaan BSPS di wilayahnya terus menunjukkan perkembangan setelah pemerintah daerah melakukan pembahasan bersama Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Sumatera III.

“Hari ini kami bersama Kepala Balai Perumahan membahas progres Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Bapak Presiden. Alhamdulillah, progres fisik di Provinsi Riau menunjukkan peningkatan,” ujar SF Hariyanto di Kantor Gubernur Riau, Rabu (23/09/2026).

Dari total 7.046 unit rumah yang masuk program, perkembangan pembangunan di lapangan tidak seragam. Sebagian rumah masih berada pada tahap awal, sementara lainnya telah mencapai progres 30 persen hingga 50 persen.

“Total bantuan mencapai 7.046 unit yang tersebar di seluruh kabupaten/kota. Saat ini, progres pembangunan bervariasi mulai dari 30%, 50%, hingga yang sudah rampung 100% sebanyak 272 unit,” jelasnya.

SF Hariyanto mengatakan program tersebut seluruhnya menggunakan anggaran pemerintah pusat dan ditargetkan selesai pada 2026. Pemprov Riau juga mulai menyiapkan usulan untuk keberlanjutan program pada tahun berikutnya.

“Program ini menggunakan dana pemerintah pusat dan ditargetkan selesai seluruhnya pada tahun 2026. Untuk tahun 2027, kami sedang menyusun usulan baru yang realisasinya akan disesuaikan dengan kemampuan pusat,” terangnya.

Kepala BP3KP Sumatera III Iswanto menjelaskan, pelaksanaan BSPS di Riau mencakup 7.046 unit rumah swadaya. Bantuan tersebut diberikan menggunakan dana APBN sebagai bagian dari program pemerintah pusat.

“Terkait pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), sekarang kita bangun di sini ada 7.046 unit rumah swadaya. Bantuan ini merupakan dari dana APBN sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto,” tutur Iswanto.

Menurut Iswanto, penyaluran bantuan telah mencapai sekitar 3.000 unit. Sementara dari sisi pembangunan fisik, sebanyak 276 rumah disebut telah selesai dikerjakan. Proses berikutnya akan terus dipercepat agar memenuhi batas waktu yang telah ditetapkan, sebagaimana diberitakan sumber berita, Rabu, (23/09/2026).

“Penyaluran dana saat ini sudah mencapai sekitar 3.000 unit, dengan fisik rumah yang selesai terbangun sebanyak 276 unit. Penyaluran anggaran ditargetkan selesai pada pertengahan Oktober, sedangkan seluruh pengerjaan fisik ditargetkan rampung sepenuhnya pada akhir Desember,” ungkapnya.

Iswanto menegaskan, besaran bantuan untuk setiap rumah ditetapkan Rp20 juta. Dana tersebut ditransfer langsung kepada penerima melalui rekening bank sehingga masyarakat sasaran dapat menggunakannya untuk mendukung proses perbaikan rumah.

“Setiap rumah menerima bantuan sebesar Rp20 juta, anggaran disalurkan dari pemerintah langsung ke rekening bank penerima. Bantuan bedah rumah ini diprioritaskan untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang memiliki Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan masuk dalam kelompok ekonomi desil empat,” tambahnya.

Kabupaten Kepulauan Meranti menjadi wilayah dengan alokasi terbesar dalam program tersebut. Sebanyak 1.000 unit rumah di daerah itu masuk dalam sasaran BSPS karena kebutuhan masyarakat terhadap perbaikan hunian dinilai cukup tinggi.

“Alokasi terbesar berada di Kabupaten Kepulauan Meranti, yaitu sebanyak 1.000 unit. Karena wilayah tersebut memiliki jumlah masyarakat yang membutuhkan bantuan cukup tinggi.” pungkasnya.

Dengan cakupan ribuan rumah dan penyaluran yang terus berjalan, pemerintah menargetkan seluruh bantuan dapat segera diterima masyarakat serta pembangunan fisiknya diselesaikan sebelum akhir 2026. Usulan untuk program lanjutan pada 2027 juga mulai dipersiapkan dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran pemerintah pusat. []

Redaksi01