TOD Manggarai Diproyeksikan Jadi Model Hunian Kota di Indonesia
JAKARTA – Hunian vertikal yang terintegrasi dengan transportasi publik di kawasan Stasiun Manggarai, Jakarta, didorong menjadi model pengembangan rumah perkotaan yang dapat menekan beban biaya dan waktu perjalanan masyarakat. Konsep tersebut dinilai relevan untuk menjawab persoalan keterbatasan lahan sekaligus kebutuhan hunian yang dekat dengan pusat aktivitas.
Direktur Utama (Dirut) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon L.P. Napitupulu mengatakan keberadaan rumah susun transit oriented development (TOD) di Manggarai diharapkan menjadi contoh pengembangan hunian yang dapat diterapkan di kawasan stasiun kereta api lainnya.
“Mudah-mudahan ini jadi solusi, satu solusi contoh di rumah perkotaan. Nanti kalau ini berhasil, kita copy paste di berbagai stasiun kereta api, sehingga Indonesia mungkin akan mirip-mirip kayak Jepang, banyak perumahan urban justru di daerah stasiun,” ujar Nixon dalam seminar nasional di Jakarta, Selasa (06/10/2026), sebagaimana dilansir Antara, Selasa, (06/10/2026).
Menurut Nixon, konsep hunian TOD memungkinkan masyarakat tinggal lebih dekat dengan jaringan transportasi publik. Kawasan tersebut terhubung dengan sejumlah moda transportasi, antara lain kereta LRT, kereta KRL commuter dan halte bus.
“Jadi dia banyak tersambung dengan sarana transportasi (publik). Mudah-mudahan dengan (hunian) transit oriented development ini akan menjadi jawaban buat generasi masa depan Indonesia. Jadi kita masih benar-benar berharap dari proyek ini kita mau meletakkan kawasan hunian baru di Jakarta. Kalau ini berhasil kita akan copy paste ke Surabaya, ke Medan, ke segala macam,” kata Nixon.
Kedekatan hunian dengan transportasi publik menjadi bagian penting dari pengembangan kawasan tersebut karena penghuni tidak harus menempuh perjalanan jauh untuk menjangkau moda angkutan umum. Kondisi itu diharapkan membantu masyarakat menghemat waktu sekaligus biaya perjalanan sehari-hari.
Pengembangan hunian TOD Manggarai juga mendapat dukungan melalui kolaborasi pemerintah dan badan usaha milik negara (BUMN). Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sebelumnya menyampaikan apresiasi kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI atas dukungan dan sinergi dalam mendorong penyediaan hunian vertikal di tengah keterbatasan lahan perkotaan.
Dalam kolaborasi tersebut, Kementerian PKP berperan sebagai regulator melalui penyusunan kebijakan dan aturan. Sementara itu, PT KAI sebagai operator berperan dalam pemanfaatan aset serta pembangunan kawasan hunian.
Proyek hunian vertikal tersebut akan dibangun di Blok F dan Blok G Kawasan Stasiun Manggarai dengan memanfaatkan aset tanah berstatus Hak Pakai PT KAI. Total area pengembangan mencapai sekitar 21.939 meter persegi, terdiri atas Blok F seluas sekitar 15.014 meter persegi dan Blok G sekitar 6.925 meter persegi.
Dari sisi akses, lokasi hunian berjarak sekitar 400 meter dari Stasiun Manggarai atau sekitar empat menit berjalan kaki. Kawasan tersebut juga didukung fasilitas umum dan fasilitas sosial dalam radius sekitar tiga kilometer.
Konsep tersebut dirancang untuk mendekatkan tempat tinggal dengan transportasi publik dan pusat aktivitas perkotaan. Dengan pola itu, hunian tidak hanya menjadi tempat tinggal, tetapi juga bagian dari kawasan yang terhubung dengan mobilitas masyarakat.
Jika penerapan TOD Manggarai berjalan sesuai tujuan, BTN berharap konsep tersebut dapat dikembangkan di kota-kota lain, termasuk Surabaya dan Medan. Pengembangan serupa diharapkan memperluas pilihan hunian layak sekaligus menciptakan kawasan perkotaan yang lebih terintegrasi dengan transportasi publik. []
Redaksi01
