Pemkab Kukar Bergerak Cepat, Bantu Warga Pulih Pascakebakaran

Pemkab Kukar menyalurkan bantuan, mendirikan dapur umum, membantu pengurusan dokumen kependudukan, serta mengevaluasi akses jalan dan sumber air setelah kebakaran Danau Aji berdampak terhadap 62 kepala keluarga.

ADVERTORIAL – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) bergerak menangani dampak kebakaran yang menghanguskan sekitar 75 bangunan di kawasan Danau Aji, Rukun Tetangga (RT) 33, Jalan AM Alimuddin, Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong, Selasa (06/10/2026). Sedikitnya 62 kepala keluarga (KK) terdampak dalam musibah tersebut.

Kebakaran terjadi sekitar pukul 16.40 Waktu Indonesia Tengah (WITA) dan melanda kawasan permukiman padat yang terdiri atas rumah warga serta hunian sewaan. Api baru berhasil dipadamkan sekitar pukul 20.00 WITA. Sejumlah warga kehilangan tempat tinggal dan harta benda, termasuk rumah Ketua RT setempat yang turut terdampak.

Pemkab Kukar bersama perangkat daerah dan sejumlah lembaga terkait langsung melakukan penanganan di lokasi. Selain menyalurkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, pemerintah juga mendata warga terdampak agar penanganan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing keluarga.

Bupati Kukar melalui Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah (Setda) Kukar Akhmad Taufik Hidayat mengatakan, kehadiran pemerintah di tengah masyarakat yang tertimpa musibah merupakan bentuk kepedulian sekaligus tanggung jawab pemerintah daerah.

“Kami menyampaikan bahwa kehadiran Pemerintah Daerah kepada saudara-saudara yang terkena musibah ini dalam rangka memberikan dukungan moral, semangat, dan bantuan yang mungkin dapat memberikan keringanan dalam beberapa hari ke depan,” ucap Taufik.

Menurut Taufik, pemerintah memahami kebakaran tersebut menimbulkan dampak besar, terutama bagi warga yang kehilangan tempat tinggal dan barang-barang miliknya. Karena itu, penanganan tidak hanya diarahkan pada pemberian bantuan darurat, tetapi juga memastikan seluruh kebutuhan warga teridentifikasi dan dapat ditindaklanjuti secara bertahap.

Ia mengatakan, seluruh perangkat daerah terkait diminta melihat langsung kondisi masyarakat di lapangan. Pendataan menjadi bagian penting untuk memastikan bantuan diberikan sesuai kondisi dan kebutuhan masing-masing keluarga.

“Kita lihat apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, kemudian kita data dengan baik. Jangan sampai ada masyarakat yang terdampak tetapi tidak terdata, sehingga nantinya tidak mendapatkan bantuan atau pelayanan yang seharusnya,” katanya.

Taufik juga meminta warga yang kehilangan dokumen kependudukan akibat kebakaran tidak khawatir. Pemkab Kukar melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kukar akan membantu pengurusan kembali dokumen kependudukan yang rusak atau terbakar.

“Kemudian hal-hal lain mungkin berkaitan dengan kependudukan, ada KTP yang terbakar, jangan khawatir. Dari Dukcapil siap menindaklanjuti berkaitan dengan identitas kependudukannya,” ujarnya.

Selain kebutuhan dasar dan administrasi kependudukan, Pemkab Kukar juga memperhatikan kebutuhan tempat tinggal sementara bagi warga yang rumahnya tidak lagi dapat ditempati. Sejumlah fasilitas yang memungkinkan untuk dimanfaatkan akan dikoordinasikan sesuai kondisi dan kebutuhan di lapangan.

Taufik meminta masyarakat turut menyampaikan informasi apabila masih terdapat warga terdampak yang belum terdata atau belum mendapatkan penanganan.

“Kalau masih ada yang belum terdata, silakan disampaikan. Kita ingin semua masyarakat yang terdampak ini mendapatkan perhatian dan penanganan,” ujarnya.

Musibah tersebut, kata Taufik, juga menjadi bahan evaluasi Pemkab Kukar, terutama terkait kondisi permukiman dan akses kendaraan darurat. Jalan lingkungan yang sempit dinilai dapat menyulitkan kendaraan pemadam kebakaran maupun ambulans mencapai lokasi ketika terjadi keadaan darurat.

“Jangan sampai ketika terjadi apa-apa, kendaraan pemadam kebakaran maupun ambulans kesulitan masuk. Karena itu, penataan lingkungan ini perlu menjadi perhatian bersama,” katanya.

Selain akses jalan, ketersediaan sumber air juga akan dievaluasi. Pemkab Kukar akan melihat kemungkinan penambahan titik sumber air maupun hidran di kawasan permukiman padat sebagai bagian dari upaya memperkuat mitigasi dan mempercepat penanganan apabila kebakaran kembali terjadi.

Taufik berharap penanganan pascakebakaran dapat dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan pemerintah, lembaga sosial, relawan, masyarakat, serta berbagai pihak lainnya.

Sementara itu, Kepala Dinas (Kadis) Sosial Kukar Rinda Desianti mengatakan, Dinas Sosial (Dinsos) Kukar bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kukar telah mendirikan dapur umum sejak malam hari untuk memenuhi kebutuhan konsumsi warga terdampak.

“Kami dari Dinsos bersama BPBD berkolaborasi untuk mendirikan dapur umum. Dapur umumnya sudah didirikan sejak tadi malam,” kata Rinda.

Selain mengoperasikan dapur umum, Dinsos Kukar melakukan pendataan secara rinci terhadap warga terdampak agar jenis bantuan yang disalurkan dapat disesuaikan dengan kebutuhan korban kebakaran.

“Kami menginginkan laporan yang lebih rinci berkaitan dengan detail korban, sehingga jenis bantuan yang nanti akan diberikan dapat tepat sasaran,” jelasnya.

Rinda menyampaikan bantuan bagi warga juga datang dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan Palang Merah Indonesia (PMI). Pemerintah bersama pihak terkait juga menyiapkan alternatif tempat tinggal sementara bagi warga yang rumahnya tidak lagi dapat dihuni.

Pemkab Kukar berharap penanganan terhadap 62 KK terdampak dapat dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pemenuhan kebutuhan darurat, pengurusan kembali dokumen kependudukan, hingga penyediaan tempat tinggal sementara. Pemerintah juga akan mengevaluasi akses jalan dan sumber air di kawasan permukiman padat sebagai bagian dari upaya memperkuat mitigasi serta mengurangi risiko dan dampak kebakaran pada masa mendatang. []

Penulis: Jemi Irlanda Haikal| Penyunting: Aulia Setyaningrum