237 KDKMP di Kukar Terbentuk, Kini Menunggu Gerai Segera Beroperasi
KUTAI KARTANEGARA – Sebanyak 237 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) telah terbentuk. Namun, tantangan berikutnya adalah memastikan seluruh koperasi segera beroperasi melalui penyelesaian pembangunan gerai dan kesiapan menjalankan kegiatan usaha agar manfaat ekonominya dapat dirasakan masyarakat.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar Arianto mengatakan, pemerintah desa dan kelurahan pada dasarnya mengharapkan program tersebut segera berjalan. Aspirasi yang diterima DPMD lebih banyak berkaitan dengan percepatan penyelesaian gerai agar fasilitas itu dapat digunakan untuk kegiatan koperasi.
“Dari informasi yang kami terima, pemerintah desa pada dasarnya mengharapkan program ini segera berjalan. Mereka ingin gerainya cepat selesai dan bisa digunakan untuk kegiatan koperasi sehingga manfaatnya dapat dirasakan warga,” ujarnya, Minggu (08/11/2026).
Dari total 237 koperasi yang telah dibentuk, sebanyak 193 berada di desa dan 44 lainnya di kelurahan. Dengan jumlah tersebut, seluruh wilayah administratif di Kukar telah memiliki kelembagaan KDKMP sebagai bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Arianto menilai, keberhasilan program tidak cukup diukur dari terbentuknya organisasi atau tersedianya bangunan gerai. Koperasi juga harus memiliki kesiapan untuk menjalankan kegiatan usaha sehingga fasilitas yang dibangun dapat menghasilkan manfaat ekonomi bagi warga.
Karena itu, penyelesaian pembangunan fisik perlu berjalan beriringan dengan persiapan operasional. Tanpa aktivitas usaha, keberadaan gerai berisiko tidak memberikan dampak sebagaimana tujuan pembentukan koperasi.
“Untuk Kukar, sebanyak 237 KDKMP telah terbentuk, mencakup 193 desa dan 44 kelurahan,” jelasnya.
DPMD Kukar terus berkoordinasi dengan pemerintah desa dan kelurahan untuk mendukung tahapan pelaksanaan program. Pemantauan juga dilakukan melalui komunikasi dengan kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), terutama untuk memastikan dukungan pemerintahan desa terhadap keberlangsungan koperasi.
“Sekarang yang perlu didorong adalah bagaimana hasil pembentukan koperasi ini bisa berlanjut menjadi kegiatan nyata. Kami ingin fasilitas yang dibangun nantinya langsung dimanfaatkan, bukan dibiarkan tanpa aktivitas,” tegasnya.
Menurut Arianto, keterlibatan pemerintah desa diperlukan agar pelaksanaan koperasi dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi ekonomi masyarakat setempat. Dukungan tersebut juga penting untuk mengoordinasikan berbagai kebutuhan yang diperlukan sebelum koperasi menjalankan kegiatan usahanya.
DPMD Kukar berharap pembangunan gerai segera tuntas dan diikuti pengoperasian koperasi di setiap desa maupun kelurahan. Dengan demikian, pembentukan 237 KDKMP tidak hanya menjadi capaian administratif, tetapi berkembang menjadi wadah kegiatan ekonomi yang produktif dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Kita ingin KDKMP segera menghadirkan aktivitas ekonomi yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat desa dan kelurahan,” tutup Arianto. []
Redaksi01
