Polri Terbitkan LP Baru, Dugaan Makar dalam Kasus Penyadapan Prabowo Diusut
JAKARTA – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menerbitkan laporan polisi (LP) baru untuk mendalami dugaan tindak pidana makar yang diduga berkaitan dengan penyadapan ilegal nomor ponsel Presiden Prabowo Subianto. Penyelidikan tersebut dilakukan secara terpisah dari pengusutan dugaan penyadapan, akses ilegal, dan penghilangan dokumen elektronik.
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Suyudi Ario Seto menyampaikan hal itu dalam rapat bersama Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Rabu (12/11/2026). Ia menjelaskan, laporan baru tersebut digunakan untuk menelusuri dugaan keterlibatan sejumlah pihak dalam perbuatan yang mengarah pada makar.
“Di samping dugaan tindak pidana penyadapan, ilegal akses, dsn atau menghilangkan dokumen elektronik, Polri juga telah menerbitkan laporan polisi terhadap dugaan tindak pidana turut serta dan atau bersama atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana makar,” kata Suyudi sebagaimana diberitakan Kompas, Kamis, (12/11/2026).
Suyudi menegaskan, hasil penyelidikan kasus penyadapan tidak dapat langsung dijadikan bukti bahwa tindak pidana makar telah terjadi. Menurut dia, dugaan makar membutuhkan pembuktian tersendiri melalui proses hukum.
“Temuan dalam tindak pidana penyadapan, ilegal akses dan atau menghilangkan dokumen elektronik tidak serta merta dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan telah terjadinya tindak pidana makar,” tegas dia.
Sebelumnya, penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menetapkan empat mantan perwira tinggi Polri sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal nomor ponsel Presiden Prabowo.
Keempat tersangka tersebut adalah mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, mantan Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri Ahrie Sonta Nasution, mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (Kadiv TIK) Polri Slamet Uliandi, serta mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba (Dirtipidnarkoba) Bareskrim Polri Eko Hadi Santoso.
Penyidikan juga mengungkap dugaan penyadapan terhadap sejumlah pihak di luar Presiden Prabowo. Mereka mencakup pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh organisasi kemasyarakatan (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga pengusaha.
Dalam perkara penyadapan, Slamet Uliandi dijerat dengan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang akses ilegal, Pasal 258 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juncto Pasal 20 huruf j KUHP.
Sementara itu, tiga tersangka lainnya dijerat dengan Pasal 258 dan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta Pasal 32 ayat (1) UU ITE.
Penerbitan laporan polisi baru tersebut memperluas ruang lingkup penyelidikan, dari dugaan pelanggaran terkait penyadapan dan dokumen elektronik menjadi pendalaman dugaan makar. Namun, kepolisian menegaskan bahwa dugaan tersebut masih harus dibuktikan melalui penyelidikan dan proses hukum, sehingga belum dapat disimpulkan sebagai tindak pidana yang telah terbukti. []
Redaksi01
