Pemprov Riau Siapkan Rp100 Miliar untuk Modal Bank Riau Kepri Syariah dan Jamkrida
PEKANBARU – Dua badan usaha milik daerah (BUMD) di Provinsi Riau disiapkan menerima tambahan modal sebesar Rp100 miliar melalui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. Alokasi tersebut ditujukan kepada PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) dan PT Jamkrida Riau (Perseroda) untuk memperkuat kapasitas usaha sekaligus meningkatkan kontribusi perusahaan daerah terhadap perekonomian.
Rencana penyertaan modal tersebut menjadi bagian dari pengeluaran pembiayaan daerah yang dibahas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau. Kebijakan ini disampaikan Pelaksana Tugas (Plt.) Gubernur Riau, SF Hariyanto, dalam pendapat akhir pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Riau di Pekanbaru, Senin (16/11/2026).
SF Hariyanto menjelaskan, penyusunan Ranperda APBD 2027 telah melalui pembahasan dan penyesuaian bersama legislatif, mencakup komponen pendapatan, belanja, serta pembiayaan daerah. Salah satu hasil pembahasan tersebut adalah pengalokasian dana untuk memperkuat permodalan dua perusahaan milik daerah.
“Dari sisi pembiayaan, Pemerintah Provinsi Riau menganggarkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp100 miliar untuk penyertaan modal kepada BUMD Provinsi Riau, yaitu PT Bank Riau Kepri Syariah Perseroda dan PT Jamkrida Riau Perseroda. Penyertaan modal tersebut sesuai dengan keputusan DPRD yang telah kita setujui bersama beberapa waktu lalu,” jelasnya.
Menurut SF, keputusan penyertaan modal tersebut merupakan bagian dari kebijakan pembiayaan yang telah disepakati bersama DPRD. Pelaksanaannya harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan agar penggunaan anggaran sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
“Seluruh komponen pembiayaan daerah telah kita bahas dan sesuaikan bersama DPRD. Kita berharap apa yang telah disepakati ini dapat ditindaklanjuti sesuai aturan dan memberikan hasil yang baik bagi daerah,” tuturnya.
Di sisi pengawasan, Ketua DPRD Provinsi Riau, Kaderismanto, dalam pernyataan yang masih memerlukan konfirmasi, menekankan pentingnya profesionalisme dan transparansi dalam pengelolaan perusahaan penerima modal. Menurutnya, tambahan dukungan keuangan dari pemerintah daerah perlu disertai pertanggungjawaban atas pemanfaatan dana tersebut.
“Penyertaan modal kepada BUMD harus menjadi bagian dari upaya memperkuat kinerja perusahaan daerah. Karena itu, setiap dukungan anggaran perlu diikuti dengan pengelolaan yang profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ungkapnya.
Ia berharap tambahan modal tersebut dapat meningkatkan kemampuan perusahaan dalam menjalankan kegiatan usaha sekaligus memberikan manfaat bagi pembangunan daerah.
“Kami berharap penyertaan modal ini dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memperkuat perusahaan daerah. BUMD harus mampu menunjukkan kinerja yang baik dan memberikan kontribusi bagi pembangunan serta pendapatan daerah,” tutupnya.
Pengalokasian Rp100 miliar tersebut menempatkan kinerja dan akuntabilitas BUMD sebagai aspek penting dalam pelaksanaan kebijakan pembiayaan daerah. Pemanfaatan modal perlu diarahkan pada pengembangan usaha yang terukur sehingga dukungan APBD tidak hanya memperkuat kondisi keuangan perusahaan, tetapi juga menghasilkan manfaat ekonomi dan peningkatan pendapatan bagi Riau. []
Redaksi01
