DPRD Kukar Matangkan Lima Raperda, Target Penetapan Desember 2026

0
IMG-20261116-WA0077

Kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) pembahasan lima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) di Ruang Serbaguna Kantor DPRD Kukar, Senin (16/11/2026).

DPRD Kukar mempercepat pembahasan lima Raperda dengan melibatkan masyarakat dan instansi terkait untuk memperkuat kepastian hukum, mengoptimalkan aset daerah, serta meningkatkan PAD sebelum akhir 2026.

ADVERTORIAL – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur (Kaltim), menargetkan penyelesaian lima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pada Desember 2026. Untuk mematangkan substansi regulasi tersebut, DPRD menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) yang melibatkan berbagai unsur masyarakat dan perangkat daerah di Ruang Serbaguna Kantor DPRD Kukar, Senin (16/11/2026).

Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, mengatakan pembahasan kelima Raperda harus dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan kebutuhan daerah, kepastian hukum, dan manfaat bagi masyarakat. Regulasi yang sedang disusun mencakup penataan wilayah administratif, penyertaan modal pemerintah daerah, perubahan badan hukum perusahaan daerah, penyelenggaraan urusan perhubungan, serta pelayanan kepemudaan.

“Ini perda-perda yang saat ini dibahas oleh teman-teman Pansus. Kita pastikan bahwa DPRD selalu bekerja dan memastikan lahirnya peraturan daerah yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Ahmad Yani meminta seluruh Panitia Khusus (Pansus) segera merampungkan pembahasan masing-masing Raperda. Setelah itu, rancangan regulasi akan disampaikan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim untuk menjalani proses fasilitasi sebelum dilanjutkan ke tahap persetujuan dan penetapan.

“Target kita, seluruh proses tersebut dapat diselesaikan pada Desember 2026, sehingga sebelum akhir tahun sudah dapat disetujui dan ditetapkan. Mudah-mudahan tidak ada hambatan maupun kendala dalam prosesnya,” katanya.

Salah satu persoalan yang mendapat perhatian dalam pembahasan tersebut adalah pengelolaan aset Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar yang berada di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN). Ahmad Yani menilai aset daerah di kawasan tersebut perlu dikelola secara optimal agar tetap memberikan manfaat ekonomi, terutama seiring perubahan wilayah administratif.

Ia mencontohkan Pelabuhan Amborawang yang memiliki nilai pembangunan sekitar Rp400 miliar. Berdasarkan laporan yang diterimanya, nilai aset pelabuhan tersebut kini diperkirakan tersisa sekitar Rp330 miliar.

“Aset-aset besar kita di sana luar biasa. Salah satunya adalah Pelabuhan Amborawang yang ketika dibangun itu nilainya sangat besar, sekitar Rp400 miliar. Saat ini nilainya diperkirakan tinggal Rp330 miliar. Ada penyusutan yang sampai hari ini belum diikuti dengan pemanfaatan dan pengelolaan sesuai dengan yang kita harapkan,” ungkapnya.

Menurut Ahmad Yani, pengelolaan aset tersebut perlu dikaji secara menyeluruh, termasuk kemungkinan melibatkan badan usaha milik daerah (BUMD) yang seluruh sahamnya dimiliki pemerintah daerah. Langkah itu diharapkan dapat meningkatkan produktivitas aset sekaligus memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Kita pastikan supaya aset tersebut tidak dibiarkan begitu saja. Kita harapkan pengelolaannya dapat memberikan manfaat bagi daerah dan menghasilkan pendapatan asli daerah,” katanya.

Untuk mendukung rencana tersebut, Ahmad Yani meminta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) bersama perangkat daerah terkait melakukan perhitungan secara cermat terhadap nilai aset, potensi pendapatan, dan mekanisme pengelolaannya.

Selain pengelolaan aset, DPRD Kukar memberikan perhatian terhadap penyesuaian penyertaan modal pemerintah daerah. Ahmad Yani menekankan pentingnya memastikan nilai penyertaan modal sesuai dengan kebutuhan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Terkait lima Raperda yang dibahas, saya sudah menyampaikan bahwa kelima rancangan peraturan daerah tersebut sangat dibutuhkan oleh daerah. Kita berharap dan memastikan bahwa keberadaan peraturan daerah ini nantinya dapat memberikan manfaat, khususnya dalam meningkatkan PAD,” ujarnya.

Persoalan lain yang dibahas adalah rencana pencabutan Peraturan Daerah (Perda) Kukar Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kecamatan Sedulang. Ahmad Yani meminta pembahasan regulasi tersebut mempertimbangkan konsekuensi hukum dan administratif yang mungkin timbul apabila Perda dicabut.

Ia menilai diperlukan kajian mengenai kemungkinan pembentukan kecamatan baru maupun perubahan terhadap ketentuan yang sudah ada agar penataan wilayah administratif memiliki landasan hukum yang jelas.

“Mumpung sudah ada, tinggal diperbaiki dan dikoreksi. Kalau perlu, dijadikan kecamatan yang baru. Tetapi ini membutuhkan pembahasan yang matang, karena kita harus mengetahui konsekuensinya apabila peraturan daerah tersebut dicabut,” jelasnya.

Pada sektor perhubungan, Ahmad Yani menyoroti tingginya aktivitas transportasi dan pelayaran di Kukar, termasuk pengangkutan batu bara, kayu, dan berbagai komoditas lainnya. Ia berharap regulasi yang disusun mampu memperkuat pengaturan keselamatan pelayaran, kegiatan pemanduan, perlindungan lingkungan, serta peluang peningkatan penerimaan daerah sesuai kewenangan pemerintah kabupaten.

Sementara itu, perubahan Perda tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi pengembangan kewirausahaan generasi muda dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Masih ada hal-hal yang menjadi persoalan ketika kita ingin mengembangkan kewirausahaan pemuda, UMKM, dan seterusnya. Banyak pasal yang kira-kira masih belum memudahkan. Karena itu, kita harapkan hal tersebut juga dapat dibahas dan diselesaikan melalui forum konsultasi publik ini,” tegasnya.

Dalam penyempurnaan kelima Raperda, DPRD Kukar juga melibatkan Kejaksaan Negeri (Kejari) untuk memberikan masukan terhadap rumusan ketentuan pidana. Keterlibatan tersebut dimaksudkan agar pengaturan sanksi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

“Dalam hal ini, teman-teman dari Kejaksaan memiliki pemahaman dan kompetensi di bidang hukum, khususnya terkait perumusan ketentuan pidana. Karena itu, kita berharap dapat bekerja sama dengan melibatkan pihak kejaksaan sebagai narasumber untuk memberikan masukan terhadap pasal-pasal yang memuat ketentuan pidana agar lebih sempurna,” jelasnya.

Ahmad Yani juga menekankan pentingnya keterlibatan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam pembahasan regulasi. Menurutnya, pembentukan Perda harus disertai kesiapan perangkat daerah untuk melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum.

“Kita ingin memastikan Satpol PP tidak hanya menjalankan tugas secara administratif, tetapi juga mampu melaksanakan fungsi penegakan peraturan daerah secara optimal. Sebab, setelah peraturan daerah disahkan, masih terdapat potensi pelanggaran apabila tidak disertai pengawasan dan penegakan hukum yang memadai,” ungkapnya.

Ia mengingatkan bahwa banyaknya regulasi yang disahkan tidak akan memberikan manfaat apabila pelanggaran terhadap ketentuannya dibiarkan tanpa penindakan. Karena itu, penyusunan setiap pasal perlu memperhatikan kemungkinan penerapannya di lapangan.

“Kita pastikan tidak ada lagi yang tertinggal. Ke depan, peraturan daerah yang kita setujui harus benar-benar sudah dipikirkan secara matang dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kukar, Johansyah, menegaskan bahwa FKP harus menghasilkan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti, bukan sekadar memenuhi tahapan pembentukan regulasi.

“Forum ini nantinya harus menghasilkan hal-hal yang nyata dan tidak berhenti pada kegiatan konsultasi publik hari ini,” ujarnya.

Johansyah menjelaskan, forum tersebut diharapkan menghasilkan catatan perbaikan yang jelas terhadap masing-masing Raperda. Seluruh masukan masyarakat perlu dikelompokkan berdasarkan substansi, disampaikan kepada pihak terkait, dan dijadikan bahan penyempurnaan regulasi.

Hasil konsultasi juga diharapkan dapat disampaikan kembali kepada masyarakat sebagai bentuk keterbukaan dan pertanggungjawaban DPRD dalam proses pembentukan kebijakan daerah.

“Demokrasi tidak terhenti ketika rakyat memberikan suara pada pemilihan umum. Demokrasi juga hidup ketika warga berani memberikan pendapat, menyampaikan saran dan aspirasinya kepada wakil rakyat,” tuturnya.

Menurut Johansyah, pembentukan Perda harus memberikan ruang partisipasi yang setara bagi seluruh kelompok masyarakat, termasuk pemuda, perempuan, pelaku usaha, masyarakat adat, dan kelompok yang berpotensi terdampak kebijakan.

“Perbedaan pendapat bukan alasan untuk saling menjauh. Justru dari perbedaan pendapat yang disampaikan dengan baik, kita bisa menemukan kebijakan yang lebih baik,” katanya.

Ia mengajak seluruh peserta forum menyampaikan persoalan yang dihadapi masyarakat sekaligus memberikan usulan penyelesaian yang dapat dipertimbangkan dalam penyusunan regulasi.

“Kami mengajak seluruh hadirin untuk menyampaikan persoalan yang dihadapi masyarakat, menjelaskan mengapa sesuatu perlu diperbaiki, serta menawarkan solusi yang konstruktif,” ajaknya.

Adapun lima Raperda yang dibahas meliputi pencabutan Perda Kukar Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kecamatan Sedulang; perubahan Perda Nomor 16 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah berupa saham di Perseroan Terbatas (PT) Grha 165 Terbuka (Tbk.) ke PT Tunggang Parangan (Perseroda); serta perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Kelistrikan dan Sumber Daya Energi menjadi PT Kukar Sejahtera Dambaan Etam.

Dua rancangan lainnya adalah Raperda tentang Penyelenggaraan Urusan Perhubungan dan perubahan Perda Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.

Melalui pembahasan bersama Pansus, perangkat daerah, instansi penegak hukum, dan unsur masyarakat, DPRD Kukar berharap seluruh substansi Raperda dapat disempurnakan sebelum memasuki tahap persetujuan dan penetapan.

Dengan target penyelesaian pada Desember 2026, kelima regulasi tersebut diharapkan mampu memberikan kepastian hukum, meningkatkan efektivitas pengelolaan aset dan pendapatan daerah, memperkuat pelayanan publik, serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kukar. []

Penulis: Jemi Irlanda Haikal | Penyunting: Aulia Setyaningrum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *