Baharuddin Soroti Kepastian Izin Proyek Jalan Bongan

0
6330134976984192015

Baharuddin Demmu mempertanyakan kepastian perizinan kawasan hutan lindung dan status kewenangan pembangunan jalan Bongan dalam usulan proyek MYC Pemprov Kaltim senilai Rp1,24 triliun.

SAMARINDA – Rencana pembangunan jalan yang diduga melintasi kawasan hutan lindung di Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat (Kubar), menjadi perhatian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim). Kepastian perizinan penggunaan kawasan hutan dinilai perlu diperjelas sebelum proyek yang masuk dalam usulan kontrak tahun jamak (multi-years contract/MYC) senilai Rp1,24 triliun memperoleh persetujuan.

Persoalan tersebut mengemuka dalam rapat pimpinan DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim di ruang rapat Gedung E, kompleks perkantoran DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Senin (16/11/2026).

Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN)–Partai Nasional Demokrat (NasDem) DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu, mengungkapkan bahwa salah satu proyek pembangunan jalan di wilayah Bongan disebut berada di kawasan hutan lindung.

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kepastian perizinan karena pembangunan yang menggunakan kawasan hutan harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Hampir semua fraksi itu akan kembali mendiskusikan di fraksi masing-masing, kalau fraksi Pan-nasdem dalam sikapnya. Satu, bahwa MYC kontra ini tidak boleh tergesa-gesa karena harus dokumennya diperiksa semua, apalagi tadi dijelaskan bahwa salah satu proyek yang di Bongan itu itu adalah masuk di hutan lindung,” kata Baharuddin.

Baharuddin menilai persoalan perizinan tidak dapat diabaikan dalam pembahasan usulan pembangunan. Menurutnya, kepastian penggunaan kawasan hutan perlu menjadi salah satu pertimbangan sebelum pemerintah daerah melaksanakan proyek tersebut.

“Menurut kami itu berbahaya juga dan siapa yang bisa menjaminkan bahwa izin pinjam pakainya akan disetujui,” ujar anggota Komisi I DPRD Kaltim dari daerah pemilihan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) tersebut.

Selain menyangkut kawasan hutan lindung, Baharuddin juga mempertanyakan kejelasan status ruas jalan yang direncanakan dibangun melalui skema kontrak tahun jamak.

Ia mengungkapkan bahwa jalan tersebut disebut berstatus nonstatus, sehingga alasan Pemprov Kaltim mengambil tanggung jawab pembangunannya perlu dijelaskan dalam pembahasan bersama DPRD.

“Jalannya berstatus nonstatus dan kami tidak mengetahui alasan Pemprov untuk mengambil alih pembangunan jalan tersebut,” ungkap Baharuddin.

Menurut Baharuddin, kejelasan status jalan dan persyaratan perizinan menjadi bagian penting dalam menilai kesiapan proyek. Kedua persoalan tersebut perlu dikaji bersama kelengkapan dokumen perencanaan dan dasar hukum pembangunan.

Usulan MYC senilai Rp1,24 triliun yang dibahas DPRD Kaltim mencakup tiga proyek, yakni pembangunan Rumah Sakit Aji Muhammad Salehuddin II di Samarinda, pembangunan akses jalan dari Kecamatan Sotek menuju Kecamatan Bongan, serta pembangunan jalan dari Kecamatan Long Kali menuju Kecamatan Bongan.

Rapat pimpinan DPRD bersama TAPD Pemprov Kaltim tersebut juga membahas landasan regulasi dan kemampuan fiskal pemerintah daerah dalam membiayai proyek yang direncanakan berlangsung lebih dari satu tahun anggaran.

Baharuddin mengatakan, pembahasan belum menghasilkan keputusan akhir karena masing-masing fraksi masih perlu melakukan konsultasi internal sebelum menentukan sikap resmi.

Fraksi PAN-NasDem sendiri telah menyampaikan penolakan sementara terhadap usulan MYC tersebut. Namun, keputusan politik fraksi masih akan dibahas bersama seluruh anggotanya sebelum disampaikan dalam tahapan pembahasan berikutnya.

“Kedua, kami di fraksi Pan-Nasdem itu menolak, jadi kami akan di rapat di fraksi dulu untuk menentukan sikap,” tutur Baharuddin.

Ia menegaskan bahwa proses pengambilan keputusan terhadap usulan proyek bernilai besar tidak seharusnya dilakukan secara tergesa-gesa, terutama ketika masih terdapat persoalan dokumen dan perizinan yang perlu dipastikan.

Pembahasan lanjutan DPRD Kaltim dijadwalkan berlangsung pada Selasa (17/11/2026) setelah masing-masing fraksi melakukan konsultasi internal.

Hasil pembahasan tersebut diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai kelayakan usulan proyek, termasuk kepastian perizinan kawasan hutan, status kewenangan pembangunan jalan, dan kemampuan keuangan daerah sebelum DPRD menentukan persetujuan terhadap kontrak tahun jamak senilai Rp1,24 triliun. []

Penulis: Suryono | Penyunting: Aulia Setyaningrum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *