KPPU dan Pemprov Jabar Perkuat Pengawasan Persaingan Usaha, UMKM Jadi Perhatian
BANDUNG – Masuknya investasi ke Jawa Barat perlu diimbangi perlindungan terhadap pelaku usaha lokal agar pertumbuhan industri tidak menciptakan persaingan pasar yang timpang. Untuk mengantisipasi potensi hambatan tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat memperkuat kerja sama dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), terutama dalam pengawasan kemitraan antara perusahaan besar dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Penguatan kolaborasi tersebut dilakukan melalui penandatanganan nota kesepahaman antara Ketua KPPU Gopprera Panggabean dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Bandung, Kamis (19/11/2026). Kesepakatan itu dilaksanakan dalam pembukaan The 8th West Java Investment Forum (WJIF) 2026, sebagaimana dilansir Limapagi, Kamis, (19/11/2026).
Kerja sama ini diarahkan untuk memastikan kebijakan investasi daerah tetap memperhatikan prinsip persaingan usaha yang sehat. Dengan demikian, peningkatan aktivitas ekonomi diharapkan tidak hanya menguntungkan perusahaan bermodal besar, tetapi juga membuka peluang bagi UMKM dan pelaku usaha lainnya.
Terdapat tiga bidang utama yang menjadi cakupan kesepakatan, yakni asistensi dan harmonisasi kebijakan, sosialisasi dan advokasi, serta pertukaran data dan informasi. Ketiganya menjadi instrumen untuk memperkuat penerapan prinsip persaingan usaha dalam penyusunan kebijakan daerah sekaligus meningkatkan pengawasan terhadap hubungan kemitraan.
Ketua KPPU Gopprera Panggabean menegaskan, pertumbuhan investasi harus berjalan beriringan dengan terciptanya iklim usaha yang adil. Menurut dia, peningkatan investasi dan perkembangan industri perlu memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh pelaku usaha.
“Investasi dan persaingan usaha yang sehat tidak dapat dipisahkan. Kami tentu menginginkan semakin banyak investasi masuk ke Jabar, industri semakin berkembang, dan lapangan kerja semakin terbuka,” ujar Gopprera Panggabean, Ketua KPPU.
Ia mengingatkan bahwa ekspansi investasi tidak boleh menimbulkan hambatan bagi perusahaan lain, terutama UMKM yang membutuhkan ruang untuk mengembangkan usahanya.
“Jangan sampai pertumbuhan investasi justru menciptakan hambatan bagi pelaku usaha lain atau menutup peluang bagi UMKM,” ujar Gopprera Panggabean.
Karena itu, koordinasi antara KPPU dan pemerintah daerah dinilai penting untuk memastikan kebijakan pembangunan maupun investasi tidak bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat.
Dari sisi kondisi persaingan pasar, Jawa Barat mencatat skor Indeks Persaingan Usaha (IPU) sebesar 5,76 pada 2025. Capaian tersebut berada di atas rata-rata nasional yang mencapai 5,01.
Meski demikian, penguatan pengawasan tetap diperlukan. KPPU telah menyampaikan lima saran dan pertimbangan kepada Pemprov Jawa Barat melalui fungsi advokasi kebijakan. Sejumlah persoalan yang menjadi perhatian meliputi pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD), rencana Operasi Pasar Murah (OPM) kebutuhan pokok bersubsidi, serta pembinaan penyedia jasa konstruksi daerah.
Catatan pengawasan Kantor Wilayah III KPPU juga memperlihatkan adanya laporan terkait persoalan persaingan usaha dan kemitraan. Sejak kantor tersebut berdiri pada 14 Mei 2019, tercatat 63 laporan diterima dari wilayah kerjanya yang meliputi Jawa Barat, Daerah Khusus Jakarta (DKJ), dan Banten.
Khusus sepanjang 2026, terdapat 20 laporan yang diterima. Sebanyak 19 laporan berkaitan dengan persaingan usaha, sedangkan satu laporan lainnya menyangkut persoalan kemitraan.
Sementara itu, Pemprov Jawa Barat juga mendorong transformasi ekonomi melalui pengembangan industri bernilai tambah, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi, serta investasi berwawasan lingkungan. Pembangunan infrastruktur dan konektivitas turut menjadi perhatian untuk mendukung kawasan industri, distribusi logistik, pertanian, dan pariwisata.
Melalui kerja sama tersebut, pengawasan terhadap praktik persaingan usaha diharapkan semakin terintegrasi dengan kebijakan pembangunan daerah. Langkah ini penting agar peningkatan investasi tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, tetapi juga memperluas kesempatan UMKM untuk masuk dalam rantai usaha dan menikmati manfaat pembangunan secara lebih merata. []
Redaksi01
