Cegah Banjir dan Longsor, 31 Lubang Tambang Emas Ilegal di Bogor Ditertibkan
BOGOR – Ancaman banjir dan longsor selama musim hujan menjadi salah satu alasan penertiban 31 lubang Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS), Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Aktivitas penggalian di kawasan konservasi tersebut dinilai berpotensi memperbesar risiko kerusakan lingkungan dan bencana ekologis yang dapat mengancam keselamatan masyarakat.
Penertiban dilaksanakan Balai TNGHS bersama 28 personel gabungan pada 16–20 November 2026. Operasi di wilayah kerja Resor Pengelolaan Taman Nasional (PTN) Gunung Talaga, Seksi PTN Wilayah II Bogor, itu diarahkan untuk mengamankan kawasan sekaligus mengurangi dampak lingkungan akibat aktivitas pertambangan ilegal.
Kepala Balai TNGHS Didid Sulastiyo mengatakan, penanganan PETI perlu melibatkan berbagai pihak dan tidak cukup hanya mengandalkan pengelola taman nasional. Pendekatan komunikasi dengan masyarakat juga diperlukan agar penertiban dapat berjalan beriringan dengan upaya mencari alternatif mata pencarian yang tidak merusak lingkungan.
“Penertiban PETI bukan hanya tanggung jawab taman nasional, melainkan tanggung jawab bersama. Melalui pendekatan simpatik dan kolaboratif, kami berupaya memperkuat komunikasi serta mendorong solusi alternatif mata pencarian masyarakat yang sejalan dengan kelestarian lingkungan,” kata Didid, Kamis (19/11/2026), sebagaimana diberitakan Kompas, Kamis, (19/11/2026).
Operasi tersebut melibatkan 10 personel Balai TNGHS, dua personel Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), satu personel Tentara Nasional Indonesia (TNI), tiga personel Dinas Lingkungan Hidup, tiga personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), satu personel Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), tiga personel unsur Masyarakat Peduli Api (MPA) dan Masyarakat Mitra Polhut (MMP), serta lima personel dari unsur masyarakat.
Petugas menyisir dua grid pengelolaan taman nasional, yakni Grid 584 yang mencakup Blok Gua Ulung dan Blok Cikeresek, serta Grid 621 yang meliputi Blok Keresek, Blok Gandok, dan Blok Cipopok.
Dari kegiatan tersebut, petugas menertibkan 31 lubang tambang dan satu lokasi rendaman. Sebanyak 29 gubuk serta 15 alat pendukung aktivitas pertambangan ilegal juga dimusnahkan.
Temuan peralatan di lokasi memperlihatkan bahwa kegiatan PETI tidak sekadar menggunakan sarana penggalian sederhana. Petugas menemukan mesin diesel berkapasitas besar beserta instalasi pendukung yang mengindikasikan adanya sistem operasional lebih kompleks.
“Temuan ini menunjukkan bahwa aktivitas PETI telah didukung sistem operasional yang relatif lebih kompleks dan dapat dikategorikan memiliki karakteristik semi-modern, dibandingkan dengan pola penambangan tradisional yang sebelumnya banyak ditemukan di kawasan TNGHS,” tuturnya.
Selain itu, petugas mengamankan 109 unit barang bukti yang terdiri atas perkakas kerja, mesin, peralatan listrik, dan suku cadang. Barang bukti lainnya berupa kabel kelistrikan sepanjang 240 meter serta selang sepanjang 315 meter yang digunakan untuk mendukung kebutuhan pernapasan dan sirkulasi udara di dalam lubang tambang.
Keberadaan mesin dan instalasi tersebut memperkuat indikasi bahwa aktivitas PETI memiliki dukungan sarana produksi dan permodalan yang relatif lebih besar. Kondisi ini menjadi perhatian dalam penanganan tambang ilegal agar pengawasan tidak hanya berfokus pada lubang penggalian, tetapi juga terhadap sarana operasional yang memungkinkan aktivitas tersebut berlangsung.
Didid menegaskan, penertiban juga mempertimbangkan potensi bencana yang dapat muncul akibat perubahan kondisi lingkungan di kawasan konservasi.
“Berdasarkan pertimbangan risiko bencana, penertiban ini langkah preventif untuk menekan kerusakan lingkungan dan mencegah potensi bencana ekologis yang dapat mengancam keselamatan masyarakat, terutama pada musim hujan,” terangnya.
Ia juga mengingatkan hubungan antara aktivitas pertambangan ilegal dan potensi bencana hidrometeorologis di kawasan tersebut.
“Upaya ini kami lakukan sebagai upaya mitigasi untuk mencegah potensi bencana hidrometeorologis. Kita tahu memang sekarang kan musim hujan ya. Nah salah satu aktivitas PETI ini menjadi trigger terjadinya banjir dan longsor di wilayah Taman Nasional Gunung Halimun Salak,” tuturnya.
Balai TNGHS menyatakan akan melanjutkan koordinasi lintas sektor melalui pengamanan kawasan, penegakan ketentuan, mitigasi bencana, serta pemberdayaan masyarakat. Langkah tersebut diharapkan dapat menekan aktivitas pertambangan ilegal sekaligus melindungi ekosistem kawasan konservasi dari kerusakan yang berpotensi meningkatkan ancaman banjir dan longsor bagi masyarakat sekitar. []
Redaksi01
