DPR RI Serap Keluhan UMKM Bogor, Persyaratan KUR Jadi Sorotan
BOGOR – Persoalan persyaratan agunan, batas usia peminjam, hingga keterbatasan kuota perbankan masih menjadi hambatan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Bogor dalam mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR). Menanggapi persoalan tersebut, Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) meminta perbankan dan kementerian terkait memperkuat akses pembiayaan agar modal usaha lebih mudah dijangkau.
Persoalan tersebut mengemuka dalam kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI di Kabupaten Bogor, Jumat (20/11/2026). Kegiatan yang diterima Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, mewakili Bupati Bogor Rudy Susmanto, itu menjadi forum untuk menyerap aspirasi sekaligus mengidentifikasi kendala pembiayaan yang dihadapi pelaku UMKM.
Ketua Tim Kunjungan Spesifik sekaligus Anggota Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, mengatakan sejumlah pelaku usaha masih menghadapi persyaratan yang dinilai menyulitkan ketika mengajukan pinjaman melalui program KUR.
“Sejumlah persoalan yang disampaikan pelaku UMKM di antaranya masih adanya persyaratan agunan untuk pengajuan pinjaman hingga Rp100 juta, kendala batas usia dalam mengakses KUR, serta keterbatasan kuota pembiayaan di sejumlah bank,” ujar Evita sebagaimana diberitakan Kabarindoraya, Jumat (20/11/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Komisi VII DPR RI turut melibatkan kementerian dan lembaga yang berkaitan dengan pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif. Mitra kerja yang hadir meliputi Kementerian UMKM, Kementerian Ekonomi Kreatif, serta sejumlah lembaga perbankan, termasuk Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB).
Evita mengungkapkan, pembahasan bersama perbankan telah menghasilkan sejumlah respons awal terhadap keluhan pelaku usaha. Beberapa di antaranya berkaitan dengan tindak lanjut persoalan agunan, penjelasan mengenai ketentuan batas usia peminjam, serta kemungkinan alternatif pembiayaan melalui lembaga perbankan lainnya.
Ia juga mengingatkan pelaku UMKM agar tidak hanya mengandalkan satu bank ketika mengajukan KUR. Apabila kuota pembiayaan di suatu bank telah habis, pelaku usaha dapat mempertimbangkan pengajuan melalui bank lain yang masih menyediakan alokasi pembiayaan.
Sementara itu, Ajat Rochmat Jatnika menegaskan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor berkomitmen mendampingi pelaku UMKM agar memiliki kesiapan lebih baik dalam mengakses pembiayaan formal. Pendampingan tersebut mencakup pemenuhan administrasi, pengembangan kemampuan teknis usaha, hingga pengenalan persyaratan pembiayaan perbankan.
“Kehadiran pemerintah daerah penting untuk membantu pelaku UMKM memahami berbagai persyaratan permodalan sekaligus meningkatkan kapasitas usaha agar lebih mudah mengakses fasilitas pembiayaan,” terang Ajat.
Selain membantu akses permodalan, Pemkab Bogor juga menyediakan ruang pemasaran bagi produk UMKM melalui berbagai kegiatan, seperti Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free Day/CFD), penyelenggaraan acara, dan promosi produk lokal.
Fasilitas pemasaran tersebut diharapkan dapat membantu pelaku usaha memperluas jangkauan konsumen, meningkatkan penjualan, serta mempertahankan pendapatan di tengah perlambatan ekonomi.
Ajat berharap hasil kunjungan kerja Komisi VII DPR RI tidak berhenti pada penyerapan aspirasi, tetapi berlanjut melalui koordinasi antara pemerintah daerah, kementerian terkait, dan sektor perbankan. Perbaikan akses pembiayaan dan penguatan pemasaran dinilai penting agar UMKM di Bogor semakin mandiri, memiliki daya saing, serta mampu berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. []
Redaksi01
