KUR Perumahan Tembus Rp1 Triliun di Banten, 2.716 Debitur Sudah Terjangkau
SERANG – Penyaluran Kredit Program Perumahan (KPP) di Provinsi Banten mencapai Rp1,008 triliun hingga 17 November 2026 dengan jumlah penerima sebanyak 2.716 debitur. Capaian tersebut menunjukkan pemanfaatan pembiayaan formal untuk mendukung kebutuhan hunian sekaligus memperkuat permodalan pelaku usaha di sektor perumahan.
Pemerintah mendorong perluasan akses pembiayaan tersebut agar masyarakat tidak bergantung pada pinjaman informal berbunga tinggi, termasuk rentenir. Program yang dikenal sebagai Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan itu dirancang untuk menyediakan pembiayaan dengan proses yang lebih mudah, cepat, dan terjangkau.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menegaskan bahwa program tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah memperluas akses keuangan masyarakat. Menurutnya, kemudahan memperoleh modal harus menjadi bagian penting dari kebijakan pembiayaan perumahan.
“KUR Perumahan dibuat oleh Presiden Prabowo supaya rakyat tidak terjerat rentenir. Negara sebesar Indonesia harus bisa membebaskan rakyatnya dari rentenir dengan proses yang mudah, murah, dan cepat,” ujar Maruarar dalam kegiatan Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Bank BRI serta Sosialisasi Rumah Subsidi oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) di Kantor Bupati Serang, Kabupaten Serang, Banten, Kamis (19/11/2026), sebagaimana dilansir TVRINews, Jumat (20/11/2026).
Maruarar mengatakan, Kementerian PKP bertanggung jawab memastikan kebijakan Presiden Prabowo Subianto dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Implementasinya harus mencakup kemudahan akses pembiayaan, kecepatan pelayanan, transparansi, serta pencegahan praktik korupsi.
Ia juga menilai keterhubungan KPP dengan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dapat memperkuat ekosistem pembiayaan perumahan. Kolaborasi tersebut tidak hanya membantu masyarakat memperoleh hunian, tetapi juga membuka peluang pengembangan usaha yang berkaitan dengan sektor perumahan.
Sasaran pembiayaan, lanjutnya, mencakup berbagai kelompok usaha, mulai dari pengembang perumahan, kontraktor, hingga pedagang bahan bangunan. Dukungan modal kepada kelompok tersebut diharapkan mampu memperlancar kegiatan pembangunan dan renovasi rumah sekaligus menggerakkan perekonomian daerah.
Secara nasional, realisasi penyaluran KPP hingga 17 November 2026 mencapai Rp30,14 triliun dengan jumlah penerima sebanyak 123.209 debitur. Angka tersebut memperlihatkan bahwa pembiayaan perumahan tidak hanya dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan hunian, tetapi juga oleh pelaku usaha dalam rantai pasok sektor perumahan.
Dari total penyaluran tersebut, pembiayaan untuk sisi permintaan mencapai Rp19,80 triliun atau 65,70 persen, dengan jumlah 118.942 debitur. Pemanfaatannya meliputi renovasi rumah senilai Rp14,47 triliun, pembelian rumah Rp3,27 triliun, serta pembangunan rumah untuk menunjang kegiatan usaha sebesar Rp2,07 triliun.
Sementara itu, pembiayaan untuk sisi penyediaan tercatat Rp10,34 triliun atau 34,30 persen dari total penyaluran. Dana tersebut menjangkau 4.267 pelaku usaha, termasuk pengembang perumahan, pedagang bahan bangunan, dan penyedia jasa konstruksi.
Dalam mendukung pelaksanaan program, Maruarar turut mengapresiasi komitmen PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) dalam menyalurkan pembiayaan KUR Perumahan. Ia berharap kerja sama antara pemerintah, perbankan, dan pelaku usaha terus diperkuat agar masyarakat tidak menghadapi prosedur pengajuan pinjaman yang rumit.
Besarnya realisasi pembiayaan di Banten maupun secara nasional diharapkan dapat memperluas penggunaan layanan keuangan formal, mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap rentenir, serta menciptakan aktivitas ekonomi baru. Pemerintah juga berharap program tersebut mampu meningkatkan akses terhadap hunian layak sekaligus membuka lapangan kerja melalui pertumbuhan usaha di sektor perumahan. []
Redaksi01
