Kejagung Geledah TBBM Tanjung Gerem dalam Kasus Korupsi Minyak Pertamina
JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) menggeledah Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Tanjung Gerem milik PT Pertamina (Persero) di Cilegon, Banten, sebagai bagian dari pengembangan kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, mengatakan bahwa penggeledahan dilakukan oleh penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus pada Jumat (28/2/2025) mulai pukul 10.30 WIB.
“Saat ini, penggeledahan masih berlangsung di kantor fuel terminal Tanjung Gerem, Cilegon, Banten,” ujar Harli dalam konferensi pers.
Namun, ia belum merinci barang bukti yang tengah dicari penyidik dalam penggeledahan tersebut.
Dalam perkara ini, Kejagung telah menetapkan sembilan tersangka, enam di antaranya merupakan pegawai Pertamina dan tiga lainnya dari pihak swasta. Salah satu tersangka adalah Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan.
Selain itu, tersangka lainnya termasuk SDS (Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional), YF (Direktur Utama PT Pertamina International Shipping), serta AP (VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional).
Dari pihak swasta, tersangka meliputi MKAN (Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa), DW (Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim), dan YRJ (Komisaris PT Jenggala Maritim sekaligus Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak).
Terbaru, Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga, Maya Kusmaya, serta VP Trading Produk Pertamina Patra Niaga, Edward Corne, juga ditetapkan sebagai tersangka.
Kejagung menyebut total kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp193,7 triliun. Rinciannya meliputi kerugian ekspor minyak mentah dalam negeri sekitar Rp35 triliun, kerugian impor minyak mentah melalui DMUT/Broker sebesar Rp2,7 triliun, serta kerugian impor BBM melalui DMUT/Broker sekitar Rp9 triliun. Selain itu, terdapat kerugian dari pemberian kompensasi tahun 2023 sebesar Rp126 triliun dan kerugian dari pemberian subsidi tahun 2023 senilai Rp21 triliun.
Menanggapi proses hukum yang berlangsung, VP Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, menyatakan bahwa perusahaan menghormati tugas Kejagung dalam menjalankan penyelidikan.
“Pertamina siap bekerja sama dengan aparat penegak hukum dan berharap proses hukum berjalan lancar dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah,” ujar Fadjar dalam keterangan resmi, Selasa (25/2/2025).
Selain itu, Pertamina juga mengklarifikasi kabar viral terkait dugaan Pertamax sebagai BBM oplosan. Fadjar menegaskan bahwa Pertamax tetap sesuai standar RON 92 dan memenuhi parameter kualitas bahan bakar yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas (Ditjen Migas).
Ia juga menjelaskan bahwa terdapat perbedaan antara oplosan dan blending dalam produksi BBM. Oplosan merujuk pada pencampuran yang tidak sesuai aturan, sedangkan blending merupakan praktik umum dalam proses produksi bahan bakar untuk mencapai kadar oktan atau RON tertentu.
Sebagai contoh, Pertalite merupakan hasil pencampuran bahan bakar RON 92 dengan bahan bakar RON lebih rendah untuk mencapai RON 90 yang telah ditentukan.
“Blending merupakan metode produksi yang sah dan diawasi oleh Kementerian ESDM,” tutup Fadjar.
Kejagung masih terus mengembangkan penyelidikan dalam kasus ini, termasuk mengamankan barang bukti tambahan untuk mengungkap lebih lanjut dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina. []
Nur Quratul Nabila A
