Presiden Prabowo Targetkan Setiap Kabupaten/Kota Miliki Sekolah Rakyat
JAKARTA – Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto menargetkan setiap kabupaten dan kota di Indonesia memiliki minimal satu Sekolah Rakyat. Program ini bertujuan untuk memberikan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
“Harapan Presiden, ke depan setiap kabupaten/kota minimal memiliki satu Sekolah Rakyat. Namun, tentu ini dilakukan secara bertahap,” ujar Saifullah di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Selasa (18/3/2025).
Gus Ipul, sapaan akrab Saifullah Yusuf, menargetkan bahwa Sekolah Rakyat dapat mulai beroperasi pada tahun ajaran 2025-2026. Saat ini, Kementerian Sosial tengah mengidentifikasi jumlah sekolah yang siap beroperasi dalam tahap awal program ini.
“Mudah-mudahan di tahun ajaran 2025-2026 bisa kita mulai. Sekarang sedang kita matangkan, kita identifikasi berapa sekolah yang bisa memulai program ini,” kata Gus Ipul.
Terkait pendanaan, pemerintah membuka berbagai opsi untuk merealisasikan program Sekolah Rakyat, termasuk melalui partisipasi sektor swasta. Namun, keterlibatan pihak swasta tetap harus mendapatkan persetujuan dari Presiden Prabowo.
“Kalau tadi disebut oleh BP Taskin bahwa pihak swasta bisa berpartisipasi, tentu semua harus mendapat persetujuan dari Presiden,” ujar Gus Ipul.
Sebelumnya, Kepala Badan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Budiman Sudjatmiko, menyatakan bahwa pendanaan Sekolah Rakyat dapat dilakukan melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan swasta.
“Di dalam Perpres, BP Taskin dimungkinkan untuk melakukan penggalangan dana yang tidak mengikat, baik dari CSR, hibah, atau sumber lainnya,” kata Budiman.
Budiman menambahkan bahwa Sekolah Rakyat telah dimasukkan dalam Rencana Induk Pengentasan Kemiskinan yang disusun oleh BP Taskin. Dengan demikian, program ini dapat berjalan seiring dengan kebijakan strategis pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan di Indonesia.
“Kami ingin memastikan bahwa Sekolah Rakyat ini masuk dalam Rencana Induk Pengentasan Kemiskinan. Dengan begitu, program ini bisa berjalan beriringan dengan berbagai kebijakan strategis pemerintah dalam mengatasi kemiskinan,” tutupnya. []
Nur Quratul Nabila A
