DPRD Samarinda: Anggaran untuk Kepentingan Rakyat
SAMARINDA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda menggelar Rapat Paripurna Masa Persidangan I Tahun 2025 dengan agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Samarinda untuk Tahun Anggaran 2024. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Samarinda, Jalan Basuki Rahmat, pada Rabu malam (26/03/2025).
Wakil Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Andi Saharuddin, menyatakan dukungannya terhadap semua kebijakan pelaksanaan anggaran yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat. Menurutnya, DPRD akan selalu mendukung kebijakan Pemkot Samarinda selama mengutamakan kepentingan rakyat.
“Selama kebijakan tersebut bertujuan untuk kepentingan masyarakat, kami akan selalu mendukung pelaksanaan anggaran oleh Pemkot,” ujar Andi Saharuddin saat dihubungi di Kantor DPRD Kota Samarinda, Kamis (27/03/2025).
Politisi Partai Golkar ini juga mencatat adanya kemajuan signifikan dalam program-program Pemkot Samarinda tahun 2024, terutama di bidang infrastruktur. Beberapa proyek penting seperti normalisasi Sungai Karangmumus, revitalisasi drainase kota, dan program Probebaya, dianggap memberikan dampak positif yang langsung dirasakan oleh masyarakat.
“Program infrastruktur dan Probebaya menunjukkan kemajuan yang nyata. Program ini langsung menyentuh masyarakat, karena dilaksanakan secara swakelola di tingkat RT,” jelasnya.
Di tempat terpisah, Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda, Viktor Yuan, menegaskan pentingnya pemfokusan anggaran pada kegiatan prioritas yang langsung berdampak pada masyarakat. Ia juga menyoroti kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat untuk tahun anggaran 2025, yang harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
“Anggaran harus diprioritaskan untuk kebutuhan yang paling mendesak bagi masyarakat. Dengan adanya kebijakan efisiensi, kami berharap tidak ada program prioritas yang terhambat,” ujar Viktor.
Viktor juga menambahkan bahwa implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Kebijakan Efisiensi Anggaran harus dilakukan dengan bijak, agar pemangkasan anggaran tidak mengganggu program-program yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
“Kami berharap kebijakan efisiensi ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi mereka,” tutup Viktor. []
Penulis: Himawan Yokominarno
