Anisah Syakur : Serap Aspirasi Akan Perkuat Sistem Demokrasi

PROBOLINGGO-Sosialisasi penyerapan aspirasi masyarakat dengan memperkuat sistem demokrasi, digelar oleh Anggota DPR RI komisi 8 dari fraksi PKB Dra. Hj. Anisah Syakur M.Ag di Pondok Pesantren Al Masduqiah, Kelurahan Patokan, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo. Selasa, (17/10).

Turut hadir Pengasuh PP Al Masduqiah KH Mukhlisin Sa’ad MA, Nyai Hj Zulfa Badri S.Pd. Ketua Fatayat NU Kraksaan Fatimah Az Zahra, Anggota DPRD Provinsi Gus Hilmi, Caleg PKB  kabupaten Probolinggo Aminah serta Habib Mustofa Ketua LPP DPC PKB Kabupaten Probolinggo.

Pengasuh PP Al Masduqiah KH Mukhlisin Sa’ad MA, dalam  sambutan awalnya menyampaikan ucapan terimakasih atas kedatangan para wakil rakyat baik dari pusat, provinsi maupun kabupaten atas kesediaannya bersilaturahmi di pondok Al Masduqiah dan meminta maaf atas segala keterbatasan dalam penyambutan dan pelayanannya

Hal-hal yang diperlukan untuk memperkuat sistem demokrasi disampaikan Habib Mustofa Ketua LPP DPC PKB  Kabupaten Probolinggo yang dalam sambutannya menyampaikan, dengan memilih pemimpin yang tepat akan terbentuk pemerintah yang sehat dan maju, sehingga mampu menyerap aspirasi masyarakat secara menyeluruh, sehingga terwujud keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, ujarnya.

Hal senada turut disampaikan oleh Gus Hilmi, dalam sambutannya menambahkan perlunya sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat tentang sistem demokrasi seperti apa, sehingga partisipasi masyarakat akan meningkat seiring dengan pemahamannya.

Paparan materi sosialisasi selanjutnya disampaikan Dra Hj Anisah Syakur M.Ag. dimulai dari perkembangan demokrasi yang ada di indonesia, dari masa orde lama, orde baru, hingga masa reformasi. Juga disampaikan unsur-unsur mendasar dalam sistem demokrasi Indonesia,, tentang warga negara sebagai pemegang kedaulatan tertinggi yang memiliki hak sama dan bebas untuk menentukan perwakilan kedaulatannya.

Dalam wawancara usai acara, Gus Hilmi menyampaikan kepada media, “Tujuan kegiatan ini adalah juga untuk sosialisasi tugas pokok dan fungsi dari anggota dewan, baik itu dari tingkat RI, provinsi sampai kabupaten”, jelasnya.

“Agar masyarakat tahu apa saja yang telah dilakukan selama kami menjabat. Dan kami anggota dewan baik dari pusat ataupun provinsi, sifatnya adalah membantu, termasuk apa yang kurang dari kebijakan atau anggaran dari Bupati atau Walikota”, pungkasnya.(Misbahul)