APBD Kaltim 2027 Diusulkan Rp13,7 Triliun, Fiskal Jadi Sorotan

0
6334403564591060300

Banggar DPRD Kaltim mendorong pembahasan rancangan APBD 2027 senilai Rp13,7 triliun ke tahap paripurna setelah mengevaluasi kemampuan fiskal dan kelayakan pembiayaan sejumlah proyek pembangunan.

ADVERTORIAL – Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Timur (Kaltim) Tahun Anggaran 2027 senilai Rp13,7 triliun akan dibawa ke rapat paripurna setelah melalui pembahasan Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Kemampuan fiskal daerah menjadi perhatian utama dalam menentukan prioritas pembiayaan pembangunan pada tahun anggaran mendatang.

Pembahasan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Gedung E, Kompleks Perkantoran DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Selasa (17/11/2026). Rapat membahas rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2027, termasuk sejumlah program pembangunan yang diajukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim.

Wakil Ketua DPRD Kaltim Ekti Imanuel mengatakan Banggar telah menyepakati tindak lanjut pembahasan melalui rapat paripurna dengan besaran usulan anggaran mencapai Rp13,7 triliun.

“Telah disepakati dari hasil rapat Banggar DPRD Kaltim untuk segera dilakukan rapat paripurna dengan besaran KUA-PPAS APBD Kaltim Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp13,7 triliun yang diusulkan mereka,” ujar politikus Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) tersebut.

Di tengah pembahasan arah kebijakan anggaran, Banggar DPRD Kaltim memberikan perhatian khusus terhadap usulan pembiayaan proyek pembangunan yang membutuhkan komitmen anggaran selama beberapa tahun.

Salah satu pembahasan yang menjadi perhatian adalah tiga proyek kontrak tahun jamak atau Multi Years Contract (MYC) periode 2027–2029 dengan total nilai sekitar Rp1,24 triliun.

Ketiga proyek tersebut meliputi pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Aji Muhammad Salehuddin II di Samarinda senilai Rp444,83 miliar, pembangunan Jalan Sotek–Bongan sebesar Rp241,98 miliar, serta pembangunan Jalan Gerunggung–Lambakan–Kepala Telake senilai Rp556,98 miliar.

Usulan pembiayaan tersebut mendapat penolakan dari seluruh anggota Banggar yang hadir. Pertimbangan kemampuan keuangan daerah dan kelayakan teknis menjadi dasar pengambilan sikap terhadap proyek-proyek yang diajukan Pemprov Kaltim.

Ekti mengungkapkan, pembahasan berlangsung dinamis karena anggota Banggar memiliki sejumlah pertimbangan terhadap rencana pembiayaan proyek yang akan dilaksanakan secara bertahap selama tiga tahun anggaran.

“Kami rapat malam hari ini terkait rancangan penyusunan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2027. Di dalam rapat tentu dinamis sekali, terutama terkait dengan usulan dari Pemprov Kaltim, ada tiga item MYC itu, akhirnya di dalam rapat semua anggota badan anggaran tidak menyetujui, jadi satu suara,” ungkap Ekti.

Menurut Ekti, keputusan tersebut tidak terlepas dari pertimbangan mengenai proyeksi kemampuan fiskal dan kesiapan teknis pelaksanaan kegiatan. Kedua aspek itu dinilai penting agar kebijakan penganggaran tidak menimbulkan beban keuangan yang melampaui kemampuan daerah.

“Masalah fiskal anggaran ke depan dan tentu masalah kajian teknisnya yang teman-teman menganggap di akhir pembahasan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027. Sebenarnya malam kemarin juga sudah disampaikan dalam rapat pimpinan dan terpenuhi semua alasan penolakan,” jelas Ekti kepada awak media.

Pertimbangan tersebut sebelumnya telah disampaikan dalam rapat pimpinan dan menjadi bagian dari proses evaluasi Banggar terhadap usulan penganggaran yang diajukan pemerintah daerah.

Dalam mekanisme penganggaran, pembahasan KUA dan PPAS merupakan tahapan penting untuk menentukan arah kebijakan belanja, prioritas pembangunan, serta batas anggaran sementara sebelum penyusunan rancangan APBD.

Sementara itu, penolakan terhadap tiga proyek MYC belum serta-merta mengakhiri seluruh proses pembahasan anggaran daerah. Hasil rapat Banggar masih harus ditindaklanjuti melalui mekanisme pembahasan dan pengambilan keputusan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan rancangan anggaran Rp13,7 triliun yang akan dibawa ke rapat paripurna, DPRD dan Pemprov Kaltim dihadapkan pada kebutuhan menyelaraskan prioritas pembangunan dengan kemampuan fiskal daerah. Hasil pembahasan lanjutan akan menentukan arah alokasi anggaran sekaligus kepastian pembiayaan program pembangunan yang direncanakan pada 2027. []

Penulis: Suryono | Penyunting: Aulia Setyaningrum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *