Araghchi Sebut Jerman Tak Layak Bicara Soal Hak Asasi
JAKARTA – Ketegangan diplomatik antara Iran dan Jerman kembali mencuat ke ruang publik internasional. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, melontarkan kecaman keras terhadap pemerintah Jerman menyusul pernyataan Kanselir Friedrich Merz yang menyoroti situasi hak asasi manusia di Iran. Pernyataan Merz tersebut dinilai Teheran sebagai bentuk standar ganda dan kemunafikan dalam menilai isu kemanusiaan global.
Reaksi keras itu disampaikan Araghchi setelah Merz menuduh pemerintah Iran melakukan kekerasan terhadap demonstran dan menyebut rezim Teheran tengah berada di ambang kejatuhan. Dalam pernyataannya, Araghchi secara terbuka mempertanyakan otoritas moral Jerman untuk berbicara mengenai hak asasi manusia, mengingat sikap politik Berlin dalam konflik-konflik global.
Araghchi menilai Jerman sebagai pemerintah yang “paling tidak pantas” memberikan ceramah moral kepada negara lain. Menurutnya, reputasi Jerman dalam isu kemanusiaan telah tercoreng akibat dukungan penuh Berlin terhadap operasi militer Amerika Serikat dan Israel di Jalur Gaza, yang oleh Iran disebut sebagai genosida.
“Ketika Iran mengalahkan teroris yang membunuh warga sipil dan petugas polisi, kanselir Jerman bergegas menyatakan bahwa ‘kekerasan adalah ekspresi kelemahan’,” tulis Araghchi di media sosial X, dilansir media Iran, Press TV, Rabu (14/01/2026).
Pernyataan tersebut menjadi bagian dari kritik luas Iran terhadap sikap negara-negara Barat yang dinilai kerap menggunakan isu hak asasi manusia secara selektif. Araghchi kemudian melanjutkan serangannya dengan membandingkan reaksi Jerman terhadap Iran dengan dukungan terbuka Berlin terhadap aksi militer Israel di Gaza.
“Lalu, apa yang akan dikatakan Mr. Merz tentang dukungan sepenuh hatinya terhadap pembunuhan massal 70.000 warga Palestina di Gaza?” cetus Menlu Iran itu.
Sebelumnya, Kanselir Friedrich Merz mempertanyakan legitimasi politik pemerintah Iran dan menilai gelombang protes yang meluas sebagai tanda runtuhnya kekuasaan Teheran. Ia bahkan mengklaim bahwa rezim Iran tidak lagi memiliki dukungan rakyat melalui mekanisme pemilihan umum.
“Saya yakin kita sekarang sedang menyaksikan hari-hari dan minggu-minggu terakhir rezim ini. Bagaimanapun, rezim ini tidak memiliki legitimasi melalui pemilihan umum di kalangan penduduk. Penduduk sekarang bangkit melawan rezim ini,” klaim Merz.
Menanggapi hal tersebut, Araghchi juga menyinggung dukungan Merz terhadap serangan Amerika Serikat dan Israel ke wilayah Iran pada Juni 2025. Ia menyebut Merz secara terbuka membenarkan tindakan Israel yang disebutnya sebagai “pekerjaan kotor” untuk merusak fasilitas nuklir Iran.
“Rakyat Iran juga mengingat pujian menjijikkan Mr. Merz terhadap Israel ketika Israel membombardir rumah-rumah dan tempat usaha di negara kami musim panas lalu,” katanya.
Tidak berhenti di situ, Araghchi turut menyoroti sikap Jerman yang dinilainya bungkam terhadap penculikan Presiden Venezuela, Nicholas Maduro, oleh Amerika Serikat. Peristiwa tersebut menuai kecaman internasional, termasuk dari sejumlah sekutu AS seperti Prancis, namun Jerman disebut tidak menunjukkan sikap tegas.
“Tolonglah kami semua: tunjukkan sedikit rasa malu. Lebih baik lagi, Jerman harus mengakhiri campur tangan ilegalnya di wilayah kami, termasuk dukungannya terhadap genosida dan terorisme,” cetus Araghchi.
Pernyataan saling serang ini memperlihatkan memburuknya hubungan diplomatik Iran dan Jerman, sekaligus mencerminkan semakin tajamnya polarisasi pandangan antara Iran dan negara-negara Barat dalam isu hak asasi manusia, konflik Timur Tengah, serta legitimasi politik di kawasan. []
Siiti Sholehah.
