Bank BJB Optimalkan PAD Lewat Sistem Digital Terintegrasi
JAKARTA – Transformasi digital dalam pengelolaan pendapatan daerah kian menjadi fokus utama pemerintah dan sektor perbankan, seiring dorongan peningkatan transparansi, efisiensi, serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (bank bjb) menegaskan perannya dalam memperkuat ekosistem tersebut melalui inovasi layanan keuangan berbasis digital.
Komitmen itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pendapatan Daerah 2026 yang diselenggarakan Direktorat Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia di Jakarta, sebagaimana dilansir Medcom, Sabtu, (18/04/2026).
Forum ini mempertemukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta sektor perbankan guna memperkuat sinergi dalam pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi. Digitalisasi dinilai menjadi instrumen penting untuk mempercepat layanan publik sekaligus meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah.
Dalam forum tersebut, bank bjb memaparkan sejumlah strategi penguatan PAD melalui digitalisasi sistem penerimaan daerah. Upaya ini dilakukan dengan menghadirkan berbagai kanal pembayaran modern seperti internet banking, mobile banking, dan virtual account, serta kerja sama dengan berbagai payment channel untuk memudahkan transaksi masyarakat.
Melalui pendekatan tersebut, proses pembayaran pajak dan retribusi daerah dapat dilakukan secara real time, sehingga mempercepat arus kas daerah sekaligus meminimalkan potensi kebocoran pendapatan. Selain itu, integrasi sistem keuangan daerah dengan platform pemerintah turut meningkatkan akurasi pencatatan serta mempermudah proses rekonsiliasi.
Selain aspek teknologi, bank bjb juga mendorong penguatan tata kelola keuangan melalui edukasi dan pendampingan kepada pemerintah daerah. Langkah ini bertujuan memastikan transformasi digital tidak hanya berjalan pada sistem, tetapi juga didukung oleh peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Rakornas Pendapatan Daerah 2026 juga menghadirkan sejumlah pejabat dan pemangku kepentingan, antara lain Direktur Pendapatan Daerah Kemendagri Teguh Narutomo, Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Lira Kurniawati, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri A Fathoni, Direktur Utama (Dirut) PT Penjamin Infrastruktur Indonesia Andre Permana, Dirut PT Jasa Raharja Muhammad Awaludin, Direktur Operasional (Dirops) PT Jasa Raharja Ariyandi, serta perwakilan bank bjb.
Selain digitalisasi penerimaan, bank bjb juga mengembangkan inovasi dalam pengelolaan kas daerah, optimalisasi investasi, serta pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan. Pendekatan ini diharapkan mampu memperluas ruang fiskal daerah dalam mendukung program pembangunan.
Melalui kolaborasi berkelanjutan dengan pemerintah daerah, bank bjb menargetkan perluasan implementasi digitalisasi di berbagai wilayah. Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor perbankan dinilai menjadi kunci dalam memperkuat kemandirian fiskal serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. []
Penulis: Patrick Pinaria | Penyunting: Redaksi01
