Bantuan Rumah di NTB Naik Drastis, Tembus 6.000 Unit
LOMBOK BARAT – Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) 2026 di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melonjak signifikan dengan alokasi lebih dari 6.000 unit rumah, hampir empat kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan ini menjadi upaya mempercepat penanganan rumah tidak layak huni di NTB yang masih mencapai ratusan ribu unit.
Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Abdul Hadi menyebut tambahan kuota tersebut berasal dari usulan anggota DPR RI serta alokasi pemerintah untuk masing-masing kabupaten dan kota.
“Yang kita usulkan masuk NTB, dari saya saja itu sekitar 1.600-an. Tetapi, pemerintah menambahkan untuk jatah masing-masing kabupaten. Jadi total yang masuk ke NTB ini ada lebih dari 6.000 rumah,” ujarnya, sebagaimana dilansir Ntbsatu, Selasa, (19/05/2026).
Pada 2025, jumlah bantuan BSPS di NTB hanya sekitar 600 unit dan seluruh pengerjaan telah rampung. Tahun ini, program diperluas ke hampir seluruh kabupaten dan kota dengan penyesuaian berdasarkan usulan daerah serta anggota DPR RI.
Pengerjaan BSPS dijadwalkan mulai 25 Mei 2026. Abdul menargetkan proses pembangunan rumah dapat diselesaikan dalam waktu dua bulan agar manfaat bantuan segera dirasakan masyarakat.
Selain percepatan pembangunan, perhatian juga diarahkan pada tata ruang wilayah, terutama di kawasan padat seperti Kota Mataram dan Lombok Barat.
“Kami berharap, RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) dan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) tetap dihormati dalam rencana pembangunan kita. Sehingga, tidak ada yang dikorbankan. Baik sektor pertaniannya atau sektor yang lainnya,” tegasnya.
Abdul juga menyoroti perlunya keseimbangan antara penyediaan lahan dan pembangunan rumah agar kebutuhan backlog perumahan dapat terpenuhi tanpa merugikan masyarakat maupun pelaku usaha.
Ia menyebut anggaran BSPS secara nasional meningkat hampir 10 kali lipat pada 2026. Dari total anggaran perumahan sekitar Rp10 triliun, sekitar Rp8,9 triliun dialokasikan khusus untuk program BSPS.
Berdasarkan data yang disampaikan, jumlah rumah tidak layak huni di NTB masih sekitar 509 ribu unit. Sementara secara nasional, pemerintah baru mengalokasikan sekitar 400 ribu unit bantuan rumah pada tahun ini. Ia berharap porsi BSPS terus meningkat pada tahun mendatang karena dinilai memberi dampak langsung bagi masyarakat. []
Penulis: Rizkita Arum Larasati | Penyunting: Redaksi01
